Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jabatan Bupati Kendal Dipangkas Dua Tahun

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Nala Isne mulai membaik dan menjalani perawatan di RSUP Dr. Kariadi. (KHAFIFAH ARINI PUTRI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Nala Isne mulai membaik dan menjalani perawatan di RSUP Dr. Kariadi. (KHAFIFAH ARINI PUTRI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Kendal - Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kendal dipastikan berakhir 2024. Maju dua tahun lebih awal ketimbang masa jabatan yang seharusnya berakhir di 2026.

Ketua KPU Kendal Hevy Indah Oktaria mengatakan, hal itu berdasarkan hasil rapat kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh KPU RI bersama Bawaslu, DKPP, Komisi II DPR RI, dan Mendagri.

Tidak ada pemunduran atau penundaan waktu pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Baik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam Hal ini Pilbup, Pilwakot dan Pilgub.

Pemilu serentak (Pilpres dan Pileg) Rencananya akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada dilaksanakan 27 November 2024. Saat ini masing-masing KPU daerah sedang menunggu tahapan baik Pemilu Serentak maupun Pilkada Serentak. Sesuai UU Undang-undang (UU) RI Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota.

"Dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota  di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024,” katanya.

Ia menambahkan, seharusnya periodisasi Bupati dan Wakil Bupati Kendal adalah 2021-2026. Meski begitu, itu tidak menjadi penghalang. Sebab dalam UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Tepatnya dalam Pasal 202 ayat 4. Dimana Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya kurang dari lima tahun dikarenakan pelaksanaan adanya Pilkada Serentak, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. “Jadi tetap mendapatkan hak gaji pokoknya sesuai masa periode menjabat,” ujarnya.

Sementara untuk Pilpres, juga tidak bakal ada pemunduran waktu. Sesuai hasil rapat dengar pendapat Pilpres dan Pileg akan dilaksanakan  14 Februari 2014. “Jadi lebih dulu Pemilu daripada Pilkada Serentak,” tambahnya. (bud/fth)


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bupati Tika Turun Langsung ke Gudang Bulog, Pastikan Beras Bantuan Layak Konsumsi

Bupati Tika Turun Langsung ke Gudang Bulog, Pastikan Beras Bantuan Layak Konsumsi

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengecek langsung kualitas beras bantuan di gudang Bulog Sumberejo dan Mangkang. Beras dipastikan layak konsumsi dan Bulog siap mengganti jika ditemukan beras tidak sesuai kualitas.

Batik Kendal Bakal Naik Kelas, Bupati Tika Siapkan Strategi Libatkan UMKM

Batik Kendal Bakal Naik Kelas, Bupati Tika Siapkan Strategi Libatkan UMKM

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari siapkan strategi kembangkan Batik Kendal melalui lomba desain motif dan pelibatan UMKM lokal. Penggunaan batik khas daerah juga bakal diperluas di lingkungan OPD.

Jalan Beton Hasil TMMD Rampung, Warga Tejorejo Kini Punya Tanggung Jawab Baru

Jalan Beton Hasil TMMD Rampung, Warga Tejorejo Kini Punya Tanggung Jawab Baru

Jalan beton sepanjang 530 meter hasil TMMD di Desa Tejorejo Kendal rampung. TNI minta warga menjaga dan merawat infrastruktur tersebut agar manfaatnya berkelanjutan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer