Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RADARSEMARANG.ID, Kendal - Calon penumpang kapal Kalibodri di Pelabuhan Kendal wajib menunjukkan hasil tes PCR dan bukti sudah divaksin. Hal itu untuk memastikan agar semua penumpang maupun awak kapal tujuan Kendal-Kumai (Kalimantan Tengah) tidak menjadi rantai penularan Covid-19.
“Minimal vaksin tahap pertama, selain itu juga harus membawa hasil swab PCR. Ini berlaku bagi penumpang umum maupun sopir dan kernet truk yang mengangkut barang,” kata Kepala UPTD Tanjung Kendal, Andi Rahmat kemarin (22/7/2021).
Sebelumnya, penumpang hanya wajib menunjukkan bukti swab antigen saja, dengan hasil negatif untuk dapat naik kapal. Namun hal itu ternyata tidak cukup. Sebab meski sudah di swab antigen, ternyata di dalam kapal masih terjadi penularan.
“Belajar dari kasus yang sudah terjadi, akhirnya kami memberlakukan wajib PCR. Di mana hasilnya PCR lebih akurat karena alatnya lebih canggih. Sehingga bisa mendeteksi virus meskipun dalam jumlah sedikit,” terangnya.
Pemberlakuan wajib tes swab PCR diberlakukan mulai kemarin. Setelah hampir satu bulan KMP Kalibodri tidak beroperasi karena menjalani perawatan rutin. Konsekuensi dari pemberlakukan wajib tes swab PCR ini, berimbas pada penurunan jumlah penumpang. Mengingat saat ini untuk melakukan tes PCR mandiri biayanya mencapai Rp 900 ribu per orang.
Kapal yang sedianya muat 400 penumpang, untuk pemberangkatan kemarin hanya mengangkut 36 penumpang. Terdiri dari 22 orang awak armada barang (sopir dan kernet) dan 14 penumpang umum.
Andi mengatakan, rencananya Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Semarang akan membuka pelayanan vaksin di Pelabuhan Kendal. Tapi saat ini masih menunggu surat resmi permintaan membuka pelayanan vaksin dari ASDP.
Vaksin ini bisa dilayani atas permintaan institusi, dalam hal ini ASDP. Namun harus melampirkan data sehari sebelumnya. "Jadi tidak langsung dilayani tetapi berdasarkan permintaan ASDP sehari sebelum keberangkatan," ungkapnya.
Syamsudin, salah seorang penumpang KMP Kalibodri mengaku kesulitan mendapatkan vaksin. Sebab tidak tahu adanya pemberlakuan aturan tersebut sebelumnya.
"Anak saya belum divaksin. Kalau saya sudah bisa vaksin karena ada KTP, sedangkan anak saya belum usia 17 tahun belum vaksin," katanya. (bud/zal)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



