Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Direktur CV Dipo Rendra Ditahan

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Mantan Kades Mangusari berinisial L ditahan di Polres Magelang karena Kasus dugaan korupsi. (Istimewa)
Mantan Kades Mangusari berinisial L ditahan di Polres Magelang karena Kasus dugaan korupsi. (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Kendal - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Pagersari Kecamatan Patean. Yakni dalam proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal dengan anggaran Rp 1,13 miliar yang dilaksanakan pada 2017.

Dua tersangka tersebut adalah Ramadi Direktur CV Dipo Rendra dan Andhika Ziad Sobri selaku pelaksana. Kepala Kejari Kendal Ronaldwin melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dani K Daulay mengatakan perkara ini merupakan perkara pelimpahan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.

Berdasarkan hasil audit penyidik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga keduanya telah merugikan keuangan negara, dalam hal Pemkab Kendal sebesar Rp 261 juta. Kerugian dihitung dari tidak sesuainya volume pekerjaan dihitung dengan panjang jalan.

Dani menyebutkan, jika CV Dipo Rendra selaku pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak pekerjaan. Dimana ada pengurangan kualitas dan volume pekerjaan yang tidak sesuai surat perjanjian kerja (SPK).

“Pekerjaan pembangunan Jalan Pagersari berupa betonisasi. Jadi kedua tersangka selaku pelaksana melakukan kecurangan dengan mengurangi kualitas beton. Sehingga dari hasil pemeriksaan ada kerugian sebesar Rp 261 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua tersangka,” paparnya.

Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sampai dengan perkara dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. “Sementara ini, kedua tersangka kami tahan di rumah tahanan (rutan) Polres Kendal,” jelasnya.

Dua tersangka dijerat dengan pasal berlapis undang-undang (UU) pemberantasan tipikor. Yakni primair pasal 2 ayat 1 dan subsider pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001. Ancaman pidananya minimal empat tahun maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, denda Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar.

Dalam kasus ini, Kejari Kendal sudah memeriksa sejumlah pejabat dan ASN di lingkungan DPUPR Kendal. Perihal kemungkinan apakah akan ada tersangka lain, pihaknya masih menunggu dari Kejati Jateng. “Karena ini pelimpahan perkara dari Polda Jateng kemudian dilimpahkan ke Kejati Jateng, baru kemudian kepada kami,” paparnya. (bud/ida)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rotasi Kejaksaan Jateng, Sembilan Kajari dan Pejabat Eselon III Berganti

Rotasi Kejaksaan Jateng, Sembilan Kajari dan Pejabat Eselon III Berganti

Wakajati mengingatkan empat poin penting. Yakni lebih berani menangani perkara korupsi strategis secara profesional dan bertanggung jawab.

Bupati Cilacap Nonaktif Syamsul Divonis 5 Tahun Penjara, Sekda 4 Tahun

Bupati Cilacap Nonaktif Syamsul Divonis 5 Tahun Penjara, Sekda 4 Tahun

Bupati dan Sekda terbukti mengumpulkan uang dari OPD untuk THR Fokopimda. Rencana pembagian THR 2026 untuk 6 forkopimda dan 2 pejabat telah disiapkan dalam goodiebag

Soroti Maraknya Korupsi Bikin Bangsa Kacau, KAHMI Jateng Haramkan Kadernya Garong Hak Rakyat

Soroti Maraknya Korupsi Bikin Bangsa Kacau, KAHMI Jateng Haramkan Kadernya Garong Hak Rakyat

Ketua Presidium Wilayah KAHMI Jateng, Muhammad Haris mengungkapkan meski kader-kadernya telah bergerak sesuai jalurnya masing-masing, namun sebaiknya tindakan koruptif dijauhi supaya sikapnya menunjukkan pengabdian kepad

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer