Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurutnya, untuk memajukan Kendal dan menyejahterakan masyarakatnya, maka harus bisa merumuskan kebijakan berbasis kewilayahan. Yakni fokus pada wilayah tingkat terkecil. “Dalam hal ini dusun atau dukuh di bawah pemerintah desa,” kata Cabup nomor urut 1 itu.
Dari dusun pembangunan daerah akan dimulai. Sehingga pembangunan bisa merata. Sehingga bisa merata dan tidak ada lagi kesenjangan antar wilayah.
Menurutnya, kesenjangan wilayah saat ini masih begitu mencolok. Terutama pada wilayah-wilayah terpencil dan pinggiran. Di mana akses jalan dusun masih buruk, ekonomi dan pendidikan juga luput dari perhatian.
“Kesenjangan antar wilayah itu bisa diminimalisir jika wilayah itu dibangun dan diberikan anggaran sesuai potensi daerahnya. Sehingga semua wilayah mendapatkan kesempatan sama untuk maju dan berkembang,” jelas Dico.
Menurutnya, program tambahan anggaran Rp 100-300 juta per dusun per tahun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Yakni mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
Selain itu dipertegas dengan poin ke-2 dalam RPJMN, yang menyebutkan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
“Kami memilih pembangunan dari dusun karena Undang-Undang Nomor 6/2014. Di mana pemerintah pusat telah menjamin otonomi desa serta mengalokasikan anggaran dalam bentuk DD untuk percepatan pembangunan,” tadasnya. (bud/zal/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


