Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RADARSEMARANG.ID, KENDAL - Pengajuan anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal sebesar Rp 35,989 miliar akhirnya disetujui. Yakni anggaran hibah untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Kendal 2020 mendatang.
Hal itu setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada Kendal 2020 antara KPU dengan Bupati Kendal, Mirna Annisa. Penandatangan NPHD dilakukan di Ruang Kerja Bupati Kendal.
Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria mengatakan jika dana hibah sebesar Rp 35,989 miliar tersebut diberikan di dua tahap dalam dua tahun anggaran. Yakni APBD Perubahan 2019 dan APBD Kendal 2020. “Tahap awal di APBD Perubahan 2019 ini kami mendapatkan hibah sebesar Rp 250 juta,” katanya, kemarin (2/10).
Sedangkan sisanya sebesar Rp 35,739 miliar akan dianggarkan di APBD 2020. Namun tidak cair sekaligus melainkan dalam tiga termin. Termin pertama sebesar 40 persen atau Rp 14,295 miliar. Termin kedua sebesar Rp 17,896 miliar atau sebesar 50 persen. Dan termin terakhir sebesar Rp 3,573 miliar atau sebesar 10 persen.
Sedangkan dana hibah tahap pertama di tahun anggaran APBD 2019 sebesar 250 juta itu rencananya akan dicairkan setelah dilakukan evaluasi atas APBD Perubahan 2019 oleh pemerintah Provinsi Jawa tengah. “Ya kalau tidak molor, akhir Oktober ini sudah bisa kami cairkan,” jelasnya.
Sementara itu, Divisi Teknik Penyelengaran Pemilu KPU Kendal, Rokhimudin jika hibah sebesar Rp 250 juta tersebut setelah dapat dicarikan rencananya akan digunakanuntuk melakukan peluncuran proses Pilkada 2020 dan sosialisasi syarat pencalonan dan minimal syuarat minimal dukungan bagi calon yang hendak menyalonkan secara independen.
“Dengan ditandatangani NPHD ini maka proses tahapan awal dari Pilkada 2020 dapat segera di mulai, untuk pembentukan tim PPK (Panitia Pemungutan Suara Kecamatan) pada bulan Januari dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) akan dibentuk pada sebulan sebelum pelaksanaan Pilkada," katanya.
Dana hibah Pilkada untuk tahap dua di tahun 2020, dapat dicairkan setelah ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan dengan sistem pencairan termin. “Ada tiga termin pencarian di 2020 dan prosesnya memakan waktu selama 14 hari setelah penetepan DPA,” tandasnya. (bud/bas)
Hal itu setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada Kendal 2020 antara KPU dengan Bupati Kendal, Mirna Annisa. Penandatangan NPHD dilakukan di Ruang Kerja Bupati Kendal.
Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria mengatakan jika dana hibah sebesar Rp 35,989 miliar tersebut diberikan di dua tahap dalam dua tahun anggaran. Yakni APBD Perubahan 2019 dan APBD Kendal 2020. “Tahap awal di APBD Perubahan 2019 ini kami mendapatkan hibah sebesar Rp 250 juta,” katanya, kemarin (2/10).
Sedangkan sisanya sebesar Rp 35,739 miliar akan dianggarkan di APBD 2020. Namun tidak cair sekaligus melainkan dalam tiga termin. Termin pertama sebesar 40 persen atau Rp 14,295 miliar. Termin kedua sebesar Rp 17,896 miliar atau sebesar 50 persen. Dan termin terakhir sebesar Rp 3,573 miliar atau sebesar 10 persen.
Sedangkan dana hibah tahap pertama di tahun anggaran APBD 2019 sebesar 250 juta itu rencananya akan dicairkan setelah dilakukan evaluasi atas APBD Perubahan 2019 oleh pemerintah Provinsi Jawa tengah. “Ya kalau tidak molor, akhir Oktober ini sudah bisa kami cairkan,” jelasnya.
Sementara itu, Divisi Teknik Penyelengaran Pemilu KPU Kendal, Rokhimudin jika hibah sebesar Rp 250 juta tersebut setelah dapat dicarikan rencananya akan digunakanuntuk melakukan peluncuran proses Pilkada 2020 dan sosialisasi syarat pencalonan dan minimal syuarat minimal dukungan bagi calon yang hendak menyalonkan secara independen.
“Dengan ditandatangani NPHD ini maka proses tahapan awal dari Pilkada 2020 dapat segera di mulai, untuk pembentukan tim PPK (Panitia Pemungutan Suara Kecamatan) pada bulan Januari dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) akan dibentuk pada sebulan sebelum pelaksanaan Pilkada," katanya.
Dana hibah Pilkada untuk tahap dua di tahun 2020, dapat dicairkan setelah ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan dengan sistem pencairan termin. “Ada tiga termin pencarian di 2020 dan prosesnya memakan waktu selama 14 hari setelah penetepan DPA,” tandasnya. (bud/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


