Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desakan itu muncul saat Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan tinjauan ke Dinas Kesehatan, Senin (17/10) lalu. Tinjauan itu dilakukan karena belakangan ada pendataan pegawai Non-ASN terkait kebijakan Kemenpan-RB.
"Kami ingin pastikan pegawai BLUD juga masuk dalam pendataan itu," kata Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan Dodiek Prasetyo.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini total ada 970 pegawai BLUD di Kabupaten Pekalongan. "Iya kami berharapnya semua itu bisa masuk dalam PPPK," ujarnya.
Menurutnya, tenaga BLUD masih sangat dibutuhkan. Selama ini, mereka telah bekerja membantu puskesmas dan rumah sakit. Gaji mereka dibiayai dengan hasil operasional rumah sakit maupun puskesmas.
"Makannya kami berharap semuanya diakomodir. Jangan sampai ada yang tidak. Toh mereka masih bisa dibiayai secara mandiri oleh operasional BLUD," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Pekalongan Setyawan Dwi Antoro sepakat dengan harapan DPRD. Pihaknya sudah memasukkan semua pegawai BLUD non-ASN ke pendataan. Setyawan mengaku sangat terbantu dengan adanya BLUD non-ASN itu.
"Iya, karena jumlah tenaga ASN di jajaran dinas kami memang masih kurang. Yang non-ASN ini lah yang selama ini membantu. Tapi kewajiban kami dalam hal ini hanya mengusulkan nama, sudah kami masukkan. Soal verifikasi nanti itu bukan ranah kami," katanya. (nra/zal)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





