Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Desak Pegawai BLUD Non-ASN Masuk PPPK

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Ketua DPRD Demak, H Fahrudin Bisri Slamet didampingi Asisten 1 Setda AN Wahyudi memimpin audiensi dengan warga di gedung DPTD Demak. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
Ketua DPRD Demak, H Fahrudin Bisri Slamet didampingi Asisten 1 Setda AN Wahyudi memimpin audiensi dengan warga di gedung DPTD Demak. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Kajen - DPRD Kabupaten Pekalongan berharap pegawai honorer Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masuk pendataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab DPRD menilai tenaga BLUD krusial dan masih dibutuhkan puskesmas dan rumah sakit.

Desakan itu muncul saat Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan tinjauan ke Dinas Kesehatan, Senin (17/10) lalu. Tinjauan itu dilakukan karena belakangan ada pendataan pegawai Non-ASN terkait kebijakan Kemenpan-RB.

"Kami ingin pastikan pegawai BLUD juga masuk dalam pendataan itu," kata Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan Dodiek Prasetyo.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini total ada 970 pegawai BLUD di Kabupaten Pekalongan. "Iya kami berharapnya semua itu bisa masuk dalam PPPK," ujarnya.

Menurutnya, tenaga BLUD masih sangat dibutuhkan. Selama ini, mereka telah bekerja membantu puskesmas dan rumah sakit. Gaji mereka dibiayai dengan hasil operasional rumah sakit maupun puskesmas.

"Makannya kami berharap semuanya diakomodir. Jangan sampai ada yang tidak. Toh mereka masih bisa dibiayai secara mandiri oleh operasional BLUD," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Pekalongan Setyawan Dwi Antoro sepakat dengan harapan DPRD. Pihaknya sudah memasukkan semua pegawai BLUD non-ASN ke pendataan. Setyawan mengaku sangat terbantu dengan adanya BLUD non-ASN itu.

"Iya, karena jumlah tenaga ASN di jajaran dinas kami memang masih kurang. Yang non-ASN ini lah yang selama ini membantu. Tapi kewajiban kami dalam hal ini hanya mengusulkan nama, sudah kami masukkan. Soal verifikasi nanti itu bukan ranah kami," katanya. (nra/zal) 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Fadia Arafiq Dituntut 5 Tahun dan Uang Pengganti Rp2,69 Miliar, Kuasa Hukum Siapkan Pledoi

Fadia Arafiq Dituntut 5 Tahun dan Uang Pengganti Rp2,69 Miliar, Kuasa Hukum Siapkan Pledoi

Kuasa hukum Fadia, Fadli mengatakan pihaknya akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan sekitar dua pekan mendatang

Terungkap Transfer Rp560 Juta Fadia Arafiq ke PT RNB, Sang Anak Sabiq Ashraff Bilang Begini

Terungkap Transfer Rp560 Juta Fadia Arafiq ke PT RNB, Sang Anak Sabiq Ashraff Bilang Begini

Sabiq menjelaskan bahwa uang tersebut pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji pegawai outsourcing di Pemkab Pekalongan.

Kepala OPD Kab Pekalongan Bersaksi, Fadia Bantah Pernah Perintahkan Pilih RNB hingga Minta Uang

Kepala OPD Kab Pekalongan Bersaksi, Fadia Bantah Pernah Perintahkan Pilih RNB hingga Minta Uang

Fadia membantah pernah memberikan arahan untuk memilih perusahaan outsourcing PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) maupun meminta uang kepada bawahannya. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer