Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aplikasi Blangkon diciptakan salah satunya untuk kemudahan pelacakan pembayaran. Terutama untuk keperluan audit. Namun masih sedikit OPD yang melakukan pelaporan melalui aplikasi tersebut.
"Yang sudah di antaranya Dinkes, Dinkop-UKM, Kecamatan Kajen, Dinas PU-Taru, dan Sekda," kata Sub Ordinator UKPBJ Kabupaten Pekalongan Cipto Hadipriyatno saat rapat evaluasi di aula Setda Senin (30/5).
Ia mengungkapkan, kebanyakan pejabat mengaku kesulitan karena belum terbiasa menggunakan aplikasi itu. Padahal, kata Cipto, pihaknya siap apabila diundang untuk pelatihan.
"OPD-OPD bilang katanya lebih rumit. Dalam rapat tadi (kemarin) ada tanya-jawab, dan kami beri solusi. Nanti kalau masih belum paham kami siap pelatihan," ungkapnya.
Ia berharap ke depan semua OPD menggunakan aplikasi itu saat transaksi maupun laporan pengadaan barang dan jasa. “Itu juga demi efisiensi kerja karena di dalam aplikasi bisa melakukan negosiasi harga secara langsung,” tandasnya. (nra/zal)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




