Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Integritas Rendah Korupsi Tinggi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯

RADARSEMARANG.ID, KAJEN – Masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, termasuk kasus korupsi di pemkab/pemkot. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semester I (Januari-Juni) 2019, dari 63 kasus tindak pidana korupsi, 29 kasus diantaranya terjadi di pemkab/pemkot.

Terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena masih rendahnya integritas. Oleh karena itu KPK memandang perlu menggalakkan pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas.

Hal itu terungkap saat Sekda Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer, memberikan sambutan dalam sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Hotel Santika Pekalongan Rabu (2/10). Survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan bersama Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

Menurut Sekda, kehadiran integritas Individu, organisasi, nasional, merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. “Karena tanpa integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan, akan terus muncul korupsi,” ungkap Mukaromah.

Mukaromah juga mengatakan tujuan dilaksanakannya SPI ini, adalah untuk memetakan risiko korupsi dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi, sistem integritas serta sistem antikorupsi, dengan fokus pada beberapa OPD yaitu Dinas Perhubungan, Kesehatan, Infrastruktur, Penanaman Modal, Perizinan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Pengadaan Barang/Jasa.

“Integritas dalam konteks pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan resmi atau wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah menurut hukum. Keteguhan aparatur antara birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun yang bukan menjadi haknya merupakan bentuk integritas yang dapat membantu mendukung terciptanya good governance,” kata Sekda.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menegaskan bahwa pihaknya mendukung terwujudnya good governance tersebut. KPK merancang SPI yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. SPI hadir untuk mengindikasikan adanya perilaku korupsi dan mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga pemerintahan dari sisi internal, eksternal, maupun laporan-laporan terkait.

“Penilaian integritas dilakukan pada integritas internal melalui survei pegawai , integritas eksternal melalui masyarakat penerima layanan publik, penilaian eksternal melalui narasumber ahli dan faktor koreksi melalui laporan aduan masyarakat dan dokumen LKHPN,” tegas bupati. (thd/zal)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ketua Majelis Dinas Luar, Vonis Fadia Arafiq Molor hingga 23 November

Ketua Majelis Dinas Luar, Vonis Fadia Arafiq Molor hingga 23 November

Bupati nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq belum mendapatkan putusan atas kasus yang menjeratnya yakni dugaan gratifikasi dan pengadaan outsourcing di Pengadilan Tipikor Semarang. 

Bea Cukai Semarang Buka Suara soal Penggeledahan KPK

Bea Cukai Semarang Buka Suara soal Penggeledahan KPK

Joko mengungkap pemeriksaan KPK berlangsung di lantai satu dan enam. Sejumlah ruangan diperiksa, termasuk dilakukan penggalian keterangan terhadap petugas Bea Cukai. Namun, Joko mengaku tidak mengetahui secara detail.

KPK Sita Uang Tunai di Bea Cukai Semarang, Terkait Kasus PT Djarum

KPK Sita Uang Tunai di Bea Cukai Semarang, Terkait Kasus PT Djarum

KPK menyita sejumlah barang bukti dan sejumlah uang tunai. Untuk nominalnya masih proses penghitungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer