Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Foto Gibran Masih Terpajang di Kantor DPRD Jateng

K
Foto eks Wapres Gibran Rakabuming Raka masih terpajang di ruang rapat pimpinan DPRD Jateng.
Foto eks Wapres Gibran Rakabuming Raka masih terpajang di ruang rapat pimpinan DPRD Jateng.

Advertisement

 

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Foto resmi eks Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum diturunkan dari sejumlah ruangan di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Potret Gibran masih berjejer rapi di samping foto Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang, Senin (16/11), foto tersebut masih terpajang di ruang rapat pimpinan DPRD Jateng di lantai satu. Kondisi serupa terlihat di ruang Badan Kehormatan DPRD Jateng di lantai empat.

Advertisement

Kedua ruangan itu tampak sepi. Tidak ada aktivitas maupun kegiatan yang berlangsung. Sementara itu, saat koran ini mendatangi ruang rapat paripurna, pintu ruangan dalam kondisi terkunci, hanya terlihat seorang petugas keamanan yang berjaga di sekitar lokasi.

Ia mengaku belum menerima perintah untuk menurunkan foto mantan Wapres tersebut. Ruang rapat paripurna juga dikunci karena tidak ada agenda rapat.

Advertisement

"Belum diturunkan," kata Wahono salah satu penjaga.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) juga masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait penurunan foto Gibran di lingkungan perkantoran Pemprov Jateng.

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Jateng, Iwanuddin Iskandar, menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil langkah yang mendahului ketentuan. Pemprov Jateng akan mengikuti arahan administratif dari pemerintah pusat.

"Kita ikuti aturan yang ada di pemerintah pusat. Menurut kami, pemerintah provinsi tidak mempunyai arahan apa pun sepanjang nanti ada perintah dari pemerintah pusat, baru kita lakukan," ujar Iwanuddin.

Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan, gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, setiap tindakan administratif, termasuk penyesuaian simbol dan atribut kenegaraan, harus memiliki dasar keputusan atau perintah yang sah.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kawal Program Gentengisasi, Gus Wafa Dorong Pemberdayaan IKM Daerah

Kawal Program Gentengisasi, Gus Wafa Dorong Pemberdayaan IKM Daerah

Kawal Program Gentengisasi Desember 2026, Ali Wafa Dorong Pemberdayaan IKM Daerah

Sarif Kakung : Sinergi UMKM dan Pariwisata Mampu Dongkrak Daya Tarik Destinasi

Sarif Kakung : Sinergi UMKM dan Pariwisata Mampu Dongkrak Daya Tarik Destinasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, integrasi ini tidak

Sarif Kakung: Kewirausahaan Solusi Tantangan Ekonomi dan Sosial di Tengah Dinamika Global

Sarif Kakung: Kewirausahaan Solusi Tantangan Ekonomi dan Sosial di Tengah Dinamika Global

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer