Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waduh, Ada 291 Perkara Tipikor yang Ditangani Kejati Jateng Sepanjang Tahun 2025

I
Penulis: Ida Fadilah❯

 

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan bersama Kasi Penerangan Hukum Arfan Triono memberikan keterangan, kemarin.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan bersama Kasi Penerangan Hukum Arfan Triono memberikan keterangan, kemarin.

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dan penyelidikan sekitar 291 perkara tipikor dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp 56,5 miliar.


Advertisement

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan menjabarkan, penanganan tindak pidana korupsi di Kejati Jawa Tengah, ada 11 perkara di tahap penyelidikan, ada pula 19 perkara di tahap penyidikan.

"Di Kejati Jateng sendiri penyelamatan keuangan negara yang berhasil didapatkan dari berbagai perkara tersebut mencapai Rp 27,9 miliar," katanya, kemarin.

Sedangkan, penanganan perkara di seluruh kejaksaan negeri di Jawa Tengah sejumlah 124 perkara di tahap penyelidikan, serta 117 perkara di tahap penyidikan. Penyelamatan keuangan negara dari ratusan perkara tersebut mencapai Rp 28,6 miliar.

Advertisement

Meski begitu, uang-uang tersebut baru bisa disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) usai perkara berkekuatan hukum tetap.

Dari segi jumlah perkara korupsi yang ditangani di Jawa Tengah, didominasi kasus yang melibatkan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Namun ada pula penyimpangan pemberian fasilitas kredit di bank pemerintah.
"Mayoritas dari kasus bank, seperti kredit macet," tambah dia.

Advertisement

Tak hanya penindakan saja, lanjut Ade, pihaknya juga melalukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai pendampingan. Terutama bagi program pemerintah yang menjadi prioritas.

"Kejaksaan terus memberikan pendampingan, kan ada banyak program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Ya seperti operasional koperasi desa merah putih dan program makan bergizi gratis," beber dia.

Dalam pendampingan itu, apabila ditemukan oknum yang melakukan penyimpangan seperti korupsi, maka akan dilakukan penindakan. (ifa)

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tiga Tahun Tanpa Kepastian, Kasus Penganiayaan Pengusaha Dekorasi Masih P-19

Tiga Tahun Tanpa Kepastian, Kasus Penganiayaan Pengusaha Dekorasi Masih P-19

Oki Wicaksono Nurindra, menyoroti penanganan perkara yang dinilai berlarut-larut. Ia mengaku telah mengadukan persoalan tersebut kepada sejumlah institusi pengawas kejaksaan, termasuk Komisi Kejaksaan

Jabat Asintel Kejati Jateng, Andhie Fajar Diminta Jadi Mata dan Telinga Pimpinan Serta Perkuat Deteksi Dini

Jabat Asintel Kejati Jateng, Andhie Fajar Diminta Jadi Mata dan Telinga Pimpinan Serta Perkuat Deteksi Dini

Waito menuntut jajaran intelijen harus mampu membaca perkembangan situasi secara cepat, termasuk potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewibawaan instansi

Mantri Bank BUMN di Banjarnegara Ditahan, Diduga Selewengkan Kredit Rp4,5 Miliar

Mantri Bank BUMN di Banjarnegara Ditahan, Diduga Selewengkan Kredit Rp4,5 Miliar

HWK ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan pemberian kredit yang terjadi sepanjang 2023 hingga 2025.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer