
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, notaris di Jawa Tengah diberikan pembinaan.
Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo R. Muzhar menekankan bahwa profesi notaris memegang peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pembinaan ini penting dilakukan untuk mengenalkan tugas dan fungsi notaris serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perundang-undangan yang harus diketahui notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris,” kata Cahyo dalam seminar kenotariatan bertema "Pembinaan Kompetensi Notaris dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas", Kamis (4/4).
Dihadapan 100 notaris baru, Cahyo R. Muzhar menyebut pembinaan ini juga bertujuan untuk memastikan serta memberikan perlindungan kepada notaris dari tindak pidana.
Pasalnya masih ada Notaris yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya.
Cahyo berharap agar semua notaris bisa memahami pekerjaan mereka secara menyeluruh dan tidak terlibat pelanggaran.
Pada kesempatan ini, Cahyo juga mengingatkan notaris untuk selalu profesional, netral, dan tidak berpihak selama menjalankan pekerjaan mereka.
Apalagi dalam menerbitkan akta otentik yang juga merupakan alat bukti yang sah di pengadilan.
"Jangan sampai notaris salah dalam membuat akta apalagi melakukan tindak pidana, jadi harus memperhatikan kode etiknya,” tegas Cahyo.
Lebih lanjut Dirjen Cahyo mengingatkan akan pentingnya mewujudkan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia, salah satunya melalui keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF).
Di mana notaris berperan dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Untuk mencegah timbulnya pencucian uang Cahyo juga mengingatkan agar Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto mengungkapkan berkaitan dengan pengawasan kinerja notaris, jajarannya telah membentuk 28 Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Wadah ini untuk membina dan mengawasi 2.813 Notaris yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota.
“Upaya mendorong penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris yang lebih optimal kami juga memantau kinerja MPD. Ini memastikan bahwa Anggota MPD dari semua unsur betul-betul berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” ujarnya. (ifa/web/bas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

