Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

2024, DPRD Jateng Bakal Rampungkan 20 Raperda

K

KHAFIFAH ARINI PUTRI/JAWA POS RADAR SEMARANG

Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Quatly Abdulkadir Alkatiri dan dihadiri Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno saat Rapat Paripurna. (Khafifah Arini Putri/Jawa Pos Radar Semarang)
Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Quatly Abdulkadir Alkatiri dan dihadiri Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno saat Rapat Paripurna. (Khafifah Arini Putri/Jawa Pos Radar Semarang)

 


Advertisement

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024, Senin (29/1).

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jateng masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono didampingi Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Quatly Abdulkadir Alkatiri dan dihadiri Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno.

“Berdasarkan laporan saudara Plh Sekretaris Dewan, Anggota DPRD yang hadir 83 orang dari 119 orang anggota. Sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) huruf ‘b’ Peraturan DPRD tentang Tata Tertib bahwa Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum,” kata Ferry.

Advertisement

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jawa Tengah, Nur Sa'adah menyampaikan Propemperda proritas tahun 2024 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut kebutuhan produk daerah yang responsive terhadap perkembangan, perlindungan hukum, dan pelayanan publik daerah. Dengan mengedepankan aspek kepastian kegunaan dan keadilan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

“Program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 telah ditetapkan pada 28 November tahun 2023 lalu dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jateng Nomor 36 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024,” imbuhnya.

Photo
Photo

Program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 memprogramkan rancangan peraturan daerah sebanyak 9 rancangan peraturan daerah.

Terdiri dari 5 rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD Jawa Tengah, 1 rancangan usul Prakarsa Gubernur, dan 3 rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka.

Advertisement

Nur Sa'adah mengatakan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sampai dengan akhir Desember 2023 masih terdapat 10 rancangan peraturan daerah dalam tahap pembahasan dan penambahan raperda usul Prakarsa Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian adanya perubahan Raperda usul Prakarsa tahun 2024 Komisi B DPRD Provinsi Jateng serta perubahan judul dari usulan Komisi B DPRD Jateng usul prakarsa tahun 2023.

Dalam laporannya, tercatat ada 20 Raperda pada 2024. Sebanyak 8 usulan Gubernur dan lainnya inisiatif DPRD Jawa Tengah.

Beberapa di antaranya Perda mengenai Pemantauan Orang Asing usulan DPRD; Penyelenggaraan Sistem Pertanian; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan Perhubungan; Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah; Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Mikro Kecil dan Menengah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045, dan lainnya.

"Raperda prioritas 2024 mengedepankan aspek perlindungan hukum, pelayanan, dan bermanfaat bagi masyarakat," tambah Nur Sa'adah.

Setelah pembacaan laporan, Ferry meminta persetujuan Anggota Dewan atas Propemperda 2024 tersebut. “Selanjutnya kami minta kepada para Anggota Dewan, apakah Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jateng tentang Perubahan Propemperda 2024 dapat disetujui?” dan dijawab serentak para Anggota DPRD Jateng, “Setuju..!”

Dengan disetujuinya Perubahan Propemperda 2024, Ferry kemudian menutup rapat paripurna tersebut. “Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Jateng Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2023/2024, secara resmi kami nyatakan ditutup,” tambahnya.

Sementara Sekda Jateng Sumarno tetap optimistis jika 20 raperda yang diusulkan tersebut akan berjalan baik pada tahun 2024. Meskipun di tengah-tengah kesibukan Pemilu 2024. "Sebetulnya kalau aktivitas teman-teman di DPRD mungkin agak tersita sampai 14 Februari 2024. Setelah itu kita akan lebih akseleratif lagi menyelesaikan berbagai program yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini," kata Sumarno. (kap/adv/anf)

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kronologi Ledakan Kilang Cepu, Berawal dari Bersihkan Tangki Kosong

Kronologi Ledakan Kilang Cepu, Berawal dari Bersihkan Tangki Kosong

Kilang PPSDM Migas Cepu, Blora, meledak pada 18 November 2026 dan menewaskan seorang pekerja. Polisi menduga ledakan dipicu sisa gas dalam tangki.

HUT ke-55 Korpri: Manfaatkan AI, ASN Didorong Tetap Pegang Kendali

HUT ke-55 Korpri: Manfaatkan AI, ASN Didorong Tetap Pegang Kendali

Transformasi digital aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar mengubah dokumen kertas menjadi aplikasi. Lebih dari itu, perubahan tersebut harus mampu mengubah cara kerja birokrasi, agar pelayanan kepada masyarakat

Hati Hati! Rekening Bekas Bansos yang Lama Tak Digunakan Rawan Disalahgunakan untuk Penipuan

Hati Hati! Rekening Bekas Bansos yang Lama Tak Digunakan Rawan Disalahgunakan untuk Penipuan

Rekening bank yang sudah lama tidak digunakan berpotensi menjadi celah tindak penipuan dan kejahatan keuangan. Untuk mencegah penyalahgunaan, OJK Jawa Tengah pun meminta perbankan menertibkan rekening nasabah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer