Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UMP Jateng 2024 Ternyata Terendah di Jawa, Daerah Lain Segini

K
Photo
Photo

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah naik 4,02 persen.


Advertisement

Besaran ini didapat berdasarkan pada peraturan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Pada 2024, UMP Jawa Tengah menjadi yang terendah di antara provinsi lain di Pulau Jawa.

“Persentase kenaikan 4,02 persen,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Ahmad Aziz saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (21/11). Sehingga UMP Jateng yang awalnya Rp 1.958.169 pada 2023 ini, mulai 2024 menjadi Rp 2.036.947.

Advertisement

Aziz menyebut kenaikan UMP 2024 telah melalui formula upah minimum. Menurutnya dalam PP 51 Tahun 2023  ada tiga variabel penentuan.

“Penetapan UMP dihitung dengan formula upah minimum tahun sebelumnya, ditambah nilai penyesuaian dari unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa,” terang Azis.

Nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu, yang ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah, yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan. Rentang nilainya 0,10 sampai dengan 0,30.

Advertisement

“Nilai alfa ditentukan dari rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah, di tiga periode terakhir tahun berjalan,” jelasnya.

Ditambahkan, penghitungan usulan/rekomendasi UMP Tahun 2024 telah melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi yang beranggotakan unsur pemerintah, pakar/akademisi, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 16 November 2023.

Photo
Photo

“Hasilnya, UMP 2024 yang mendasarkan pada UMP tahun 2023, inflasi yoy September 2023 terhadap September 2022 sebesar 2,49%, pertumbuhan ekonomi 5,11%, dan nilai alfa 0,30,” bebernya.

Lebih lanjut, indeks tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah.

Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya adalah faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Kalau inflasi data sudah ada, pertumbuhan ekonomi sudah ada. Inflasi itu data-datanya dari BPS pusat yang disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, menteri lalu ke gubernur, lalu ke dewan pengupahan provinsi dan bupati/walikota," tandasnya. (kap/ton)

 

 

 

 

 

                                                                  

 

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kawal Program Gentengisasi, Gus Wafa Dorong Pemberdayaan IKM Daerah

Kawal Program Gentengisasi, Gus Wafa Dorong Pemberdayaan IKM Daerah

Kawal Program Gentengisasi Desember 2026, Ali Wafa Dorong Pemberdayaan IKM Daerah

Berkat Bantuan Kartu Jateng Ngopeni, Wujudkan Harapan Tamim Ringankan Beban Orang Tua

Berkat Bantuan Kartu Jateng Ngopeni, Wujudkan Harapan Tamim Ringankan Beban Orang Tua

Ini bentuk perhatian dari Pemprov Jateng bagi mereka yang memang sudah tidak produktif, penyandang disabilitas, dan kebetulan tidak mendapat bantuan sosial dari kementerian, baik PKH maupun BPNT

Tangis Haru Umi Salamah, Ibu Korban KM Virgo Transport 8 Dapat Bantuan Rumah dari Pemprov Jateng

Tangis Haru Umi Salamah, Ibu Korban KM Virgo Transport 8 Dapat Bantuan Rumah dari Pemprov Jateng

bantuan pembangunan rumah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada keluarga Maulana tinggal di Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer