
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jateng, Nur Ichwan melantik dan mengambil sumpah satu orang Notaris Pengganti, Senin (28/08).
Pada notaris pengganti di Kabupaten Pemalang ini, ia berpesan agar bekerja secara profesional dan amanah. Salah satunya dengan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Menurut Nur Ichwan, Notaris yang merupakan pejabat umum memiliki kaitan erat dengan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Dimana mempunyai wewenang untuk membuat akta-akta otentik dan kewenangan lainnya.
Tak terkecuali, bisa menjadi potensi pintu gerbang terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Penerapan PRMJ menurutnya dapat menjadi metode pencegahan yang dinilai cukup efektif.
"Lebih cermat dalam mengindentifikasi anomali yang ditunjukkan pengguna jasa. Ketika Notaris mampu mendeteksi kondisi yang tidak semestinya dari pengguna jasa, maka tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pasti bisa dicegah," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, peran aktif Notaris dalam mengenali pengguna jasanya sangat vital dalam pencegahan TPPU dan TPPT.
Dia menilai, seorang Notaris diharuskan mempunyai kejujuran, integritas moral yang tinggi, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya.
Sebagai pejabat umum yang bekerja dalam suatu koridor hukum, diharuskan untuk mematuhi seluruh kode etik dan kehormatan Notaris.
"Pahami dan pedomani juga aturan khususnya Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai larangan dan kewajiban Notaris," tambahnya.
Kadiv Yankumham juga berpesan agar selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah bila menemukan permasalahan atau kendala selama menjalankan tugas. (ifa/web/bas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




