Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ombudsman Jateng Terima 264 Aduan Pungli Pendidikan

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Photo
Photo
RADARSEMARANG.ID, Semarang – Ombudsman Jawa Tengah menerima 264 aduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar dengan dalih permintaan sumbangan pendidikan. Sumbangan berbentuk bervariatif.

Di antaranya sumbangan pembangunan sekolah, kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan studi wisata, pembelian seragam dan juga wisuda kelulusan peserta didik.

“Ada 264 laporan masyarakat terkait dugaan permintaan sumbangan pendidikan di tingkat Pendidikan Dasar. Yakni tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP),” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida.

Pendanaan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Hal ini diatur secara jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

“Dari laporan masuk, pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua disebabkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak memadai. Selain itu juga adanya kegiatan yang tidak ditanggung BOS,” ujarnya.



Khusus SD Negeri dan SMP Negeri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

“Mekanisme dan tata cara pembebanan tanggung jawab pendanaan pendidikan kepada masyarakat, secara jelas telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dalam bentuk sumbangan, bukan pungutan,” tambahnya.

Ia menegaskan, sumbangan yang dibebankan pada wali murid yang memaksa dan ditentukan besaran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga ditemukan paguyuban orang tua menjadi penggalang dana untuk kegiatan yang tidak ditanggung APBN/APBD. Termasuk wisuda.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Inspektorat terkait dengan adanya aduan tersebut,” tambahnya. (kap/fth)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lomba MAPSI XXIX Jepara: Ikhtiar Membentuk Siswa Berprestasi, Bertakwa, dan Jujur

Lomba MAPSI XXIX Jepara: Ikhtiar Membentuk Siswa Berprestasi, Bertakwa, dan Jujur

Lomba MAPSI XXIX Jepara: Ikhtiar Membentuk Siswa Berprestasi, Bertakwa, dan Jujur

BRI Salatiga Salurkan Beasiswa Rp21,15 Juta ke Mahasiswi UKSW

BRI Salatiga Salurkan Beasiswa Rp21,15 Juta ke Mahasiswi UKSW

BRI Salatiga melalui program BRIKasih kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dengan memberikan bantuan beasiswa kepada dua mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Berbunga Fest 1.0 Meriahkan HUT Ke-41 SMA Negeri 12 Semarang

Berbunga Fest 1.0 Meriahkan HUT Ke-41 SMA Negeri 12 Semarang

Berbunga Fest 1.0 Meriahkan HUT Ke-41 SMA Negeri 12 Semarang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer