Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Tak Boleh Baper Soal Laporan Jalan Rusak

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
PENGHIJAUAN : Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng Sujarwanto Dwiatmokko bersama Plt Kepala Dinas ESDM Jateng Boedyo Dharmawan menanam pohon saat memperingati puncak Hari Bumi 2023 Provinsi Jateng yang dipusatkan
PENGHIJAUAN : Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng Sujarwanto Dwiatmokko bersama Plt Kepala Dinas ESDM Jateng Boedyo Dharmawan menanam pohon saat memperingati puncak Hari Bumi 2023 Provinsi Jateng yang dipusatkan
RADARSEMARANG.ID - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak terbawa perasaan (baper), ketika ada warga yang melaporkan kerusakan infrastruktur di wilayahnya. Justru hal itu harus ditanggapi dengan bijak.

"Tidak perlu marah. Tugas pemerintah itu menjaga," katanya saat memeringati Hari Bumi di Cilacap kemarin.

Ia mengungkapkan, infrastruktur merupakan urusan bersama. Tidak perlu saling melempar ini bagian pusat, provinsi, daerah, ataupun desa. Selama itu terjadi di Jateng, menjadi urusan bersama.

"Tugas kita kemudian ngomong dan mengomunikasikan," tandasnya.

Menurutnya, tidak bijaksana jika nantinya terjadi kebuntuan komunikasi, sehingga rakyat tidak bisa melapor kepada kepala desa atau instansi berwenang.

"Justru malah lapor melalui Lapor Gub yang lebih gampang direspon," tutur Ganjar.

Ia juga mengingatkan, jika rakyat melapor adanya jalan rusak, maka para pemangku kepentingan tidak perlu marah. Justru harus menanggapi dengan bijaksana dan langsung ditindaklanjuti.

"Pemimpin diprotes dan dimarahi ya wajar. Bukannya dielus-elus," tandas Ganjar.

Ganjar juga meminta, jika ada jalan rusak harus segera diperbaiki. Sebab, rakyat tidak ingin berlama-lama menikmati buruknya infrastruktur.

"Itulah harapan rakyat, maunya cepat. Karena itulah mereka memberikan amanah," tandasnya.

Ketika terjadi kecelakaan akibat rusaknya infrastruktur, lanjutnya, rakyat tentu berhak menggugat. Oleh karena itu jika kekurangan dana, pemerintah dapat menambal terlebih dulu.

"Atau kerjasama melalui CSR atau kreatif mengusahakan dulu dengan pinjaman," pungkasnya. (mia/ida)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer