Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ahli Perdata Prof Widhi Ungkap Arisan Japo Ranah Perdata, Bukan Pidana

I
Penulis: Ida Fadilah❯

 


Advertisement

Ahli Hukum Perdana Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Prof Widhi Handoko usai menjadi saksi di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (26/9). 
Ahli Hukum Perdana Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Prof Widhi Handoko usai menjadi saksi di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (26/9). 
 
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kasus dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menyeret admin arisan online dengan sistem Jatuh Tempo (Japo) memasuki tahap saksi.

Ahli Hukum Perdana Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Prof Widhi Handoko menyampaikan bahwa perkara dengan terdakwa Yudhian Prasetya Mukti ini merupakan ranah perdata, bukan pidana. 

Dalam kesaksiannya, Prof Widhi mengungkap arisan yang dijalankan atas dasar kesepakatan merupakan bentuk perikatan atau persetujuan sah yang diakui undang-undang. 

Advertisement

"Kalau pendapat saya, masuk perdata, karena ini perikatan, para pihaknya saling bersepakat," ujar Prof Widhi di hadapan majelis yang dipimpin Setyo Yoga Siswantoro, Selasa (26/9). 

Lebih rinci, ia menuturkan ada empat syarat yang harus terpenuhi supaya terjadi perikatan yang sah.

Yaitu, terjadi kesepakatan yang mengikat; kecakapan membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; ada sebab yang tidak terlarang. Hal itu sebagaimana dalam aturan perundang-undangan. 

Advertisement

Mengenai jenis kesepakatan, ia menyatakan bisa secara tertulis maupun lisan. Sehingga, sebagaimana dalam kasus ini, pengelolaan Arisan Japo yang dilandasi kesepakatan antara admin dengan para member dalam media WhatsApp, dianggap sah menurut hukum.

Sementara itu, jaksa penuntut umum dalam kesempatan itu mengajukan pertanyaan apabila ada member fiktif dalam arisan Japo, apakah bisa membatalkan hubungan perikatan berdasarkan kesepakatan atau tidak.

Menjawab hal ini, Prof Widhi menjabarkan perbedaan antara member fiktif dengan member yang meminjam nama orang lain.

"Selagi nama yang dipinjam bukan nama fiktif dan yang bersangkutan memperbolehkan, maka tidak membatalkan perikatan," tuturnya. (ifa/web/bas)

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Strategi Ekosistem Halal Antar BSI Raih Penghargaan Pertumbuhan Pendanaan

Strategi Ekosistem Halal Antar BSI Raih Penghargaan Pertumbuhan Pendanaan

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) terus memperkuat struktur pendanaan sebagai fondasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Laba Anak Usaha BRI Melonjak 43,5 Persen, Bisnis Emas Jadi Mesin Pertumbuhan

Laba Anak Usaha BRI Melonjak 43,5 Persen, Bisnis Emas Jadi Mesin Pertumbuhan

Kinerja BRI Group terus menunjukkan hasil positif seiring semakin besarnya kontribusi berbagai lini usaha di dalam ekosistem Perseroan.

BRI Junio x Playtopia, Menabung Kini Makin Seru

BRI Junio x Playtopia, Menabung Kini Makin Seru

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendekatkan layanan perbankan kepada segmen anak dan keluarga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer