Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Sudah ditahan, sama Penyidik Polrestabes, sudah sekitaran 14 apa 15 hari. Sekarang di tahan di tahanan titipan Polsek Gajahmungkur. Kalau sudah ditahan kan sudah ditetapkan menjadi tersangka," ungkap salah satu kuasa hukum yang menjadi korban dalam pelaporan kasus ini, Putro Negoro Rekthosetho, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (13/6).
Putro juga mengakui, korban arisan ada yang melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Semarang. Menurut informasi yang diperolehnya juga, korban ada juga yang melaporkan kasus sama ke Polda Jawa Tengah, pada Juni 2022. Akibat kejadian ini, korban mengalami merugikan yang bervariasi.
"Ada yang Rp 2,7 m ada yang Rp 817 juta, ada sekitar Rp 600, ada cuma Rp 100 jutaan," katanya.
Belum diketahui secara persis jumlah total keseluruhan kerugian materi dan jumlah korban. Namun, Putro membeberkan, sebelumnya YPM melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang. Tergugatnya ada 18 orang dari kalangan emak-emak peserta arisan tersebut.
"Tapi ada juga korban yang menghubungi saya, tidak melakukan tuntutan dan tidak melaporkan. Kalau klien saya pelaporan ke Polrestabes Semarang," ujarnya.
Lanjutnya mengatakan, kasus ini YPM diduga melakukan tindak pidana penipuan penggelapan. YPM tidak mengembalikan uang peserta arisan. Namun demikian, Putri mendorong kepada penyidik untuk melakukan pengembangan kasus mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Penyidik juga harus seobjektif mungkin, tidak harus menerapkan pasal penipuan atau penggelapan aja, harusnya ditambah pencucian uang. Kalau pasal penipuan penggelapan ancaman rendah, efek jeranya kurang mengena," tegasnya.
Putro juga menyebut, YPM memiliki beberapa perusahaan, dua diantara sudah merupakan dalam bentuk PT. Pihaknya meminta, adanya audit yang harus dilakukan dengan harapan supaya diketahui ada tidaknya pencucian uang yang mengarah ke perusahaan milik YPM.
Dia juga sebagai profil pegawai negeri, tidak mungkin mempunyai aset atau kekayaan untuk mengelola usaha-usaha tersebut."Jadi harus tetap ada pasal pencucian uang, ada dugaan uang mengarah kesitu. Arah uangnya kemana saja. Masalahnya duit ini tidak kecil, duit gede," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Salah satu korban yang melaporkan adalah Sri Dewi Lestari, warga Pedalangan, Kecamatan Banyumanik. Perempuan ini mengalami kerugian mencapai setengah milyar lebih.
"Kerugian saya itu Rp 550 juta. Kalau korban lainnya ada yang Rp 2,7 milyar, ada yang Rp 115 juta, Rp 800 juta," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (29/11) kemarin.
Korban mengakui, pelaporan ini dilakukan di Mapolda Jateng pada Selasa, 14 Juni 2022. Sri Dewi Lestari juga membeberkan, awal bergabung dengan arisan online Japo pada November 2021. Namun berjalannya waktu, uangnya tidak terbayarkan.
"Pas yang dimulai Pebuari Maret itu tidak terbayar. Sampai timbul dia bayar cek saya Rp 550 juta, tapi tidak ada dananya. Setelah itu dikonfirmasi sudah tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan. Ya sudah akhirnya saya memutuskan untuk melaporkan," bebernya.
Ikut arisan online tersebut juga secara langsung diajak oleh YPM. Hingga akhirnya tergiur oleh bujuk rayu dan ikut setor uang mencapai ratusan juta.
"Dia ngajak saya, bilang join yuk, sama arisanku. Apa itu, arisan begini, begini, dapat keuntungan. Nanti tak share tabel aja," katanya.
"Terus dia juga menjelaskan, bahwa ada bagian atas itu yang membutuhkan dana untuk proyek, untuk pekerjaanlah. Tapi yang bawah-bawah itu sebagai investor, mendapat keuntungan dari yang pemakai uang yang urutan atas, itu kan ada skemanya," sambungnya.
Pihaknya juga menyebut, arisan online terdapat grup whatsapp Japo. Menurutnya, banyak member di dalam grup tersebut dan dengan kerugian yang bervariasi. Menurutnya, pelaporan dilakukan lantaran yang bersangkutan tidak memiliki itikad untuk melakukan pembayaran.
"Dia pegawai propinsi, saya tidak tau persis bagian apa," pungkasnya.
Terpisah, Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan ada beberapa warga masyarakat lain yang melaporkan YPM terkait kasus yang sama. Iqbal juga menyebutkan, yang bersangkutan dilaporkan ke Polda Jateng dan juga Polrestabes Semarang.
"YPM berdalih tidak punya kewajiban mengembalikan dana peserta, katanya itu berdasarkan keterangan penyidik dan Kapolda. Tentu saja ini tidak benar. Kapolda Jateng sama sekali tidak mengenal terlapor dan tidak terkait kasus ini," tandasnya.
Kombes Iqbal menerangkan kasus ini saat ini tengah ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Jateng dan dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 372 dan atau 378 KUHP. (mha/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


