Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurutnya, hal ini menjadi pesan masyarakat bahwa korupsi tidak berefek hukum menakutkan. Sehingga terkesan korupsi mudah dan menjadi hal biasa. Makanya orang tidak takut lagi.
"Pesan efek jera tidak sampai. Hukumannya sudah diringankan, ditambah mendapat keringanan. Bahkan ada yang mendapat bebas bersyarat karena sebelumnya dipotong remisi," katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Aturan diberikannya remisi pada koruptor merajuk pada Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Boyamin menilai, dalam mengesahkan UU tersebut, persepsi DPR terhadap korupsi menjadi tidak penting lagi. Akhirnya pengurangan masa pidana juga berlaku pada kasus pidana termasuk korupsi.
Karena sudah terlanjur disahkan, ia meminta majelis hakim dalam memberikan putusan dengan hukuman tinggi. Di samping itu, perlu ditambah pencabutan hak. "Bukan hanya hak politik ikut pemilu, namun juga hak tidak ikut mendapatkan pengurangan," Harapnya.
Ia menuturkan, peraturan semacam ini sudah berlaku di Amerika. Menurutnya, kebijakan ini bisa dimungkinkan diberlakukan di Indonesia, dimana di KUHPidana selain pidana penjara, juga pencabutan hak.
Sebab, di Indonesia selama ini hanya berlaku pada politik. Oleh karenanya, agar menjadi efek jera, sekarang mestinya berlaku pencabutan hak berupa mendapatkan pengurangan masa pidana. "Harus didorong itu. Yang bisa itu hanya penuntut umum maupun KPK dalam tuntutan. Sehingga bisa menjadikan tumpuan hakim memutus perkara dengan hukuman itu," tandasnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang memang minimalis atau seadanya begitu. Aturan baru di UU Pemasyarakatan tahun 2022 menjadi hak semua narapidana termasuk koruptor tanpa pertimbangan lain. Meski sudah disahkan, ia meminta UU ini untuk dikaji. "Jangan sampai DPR memudahkan itu," tegasnya. (ifa/ida)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


