Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usulkan Hak Restitusi Jadi Pidana Pokok

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Kepala Divisi Bantuan Hukum dari LRC-KJHAM Semarang Nihayatul Mukaromah saat mengisi acara bincang asyik tentang perempuan bersama moderator Soni Ridzal, Selasa (29/3). (IDA FADILAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Kepala Divisi Bantuan Hukum dari LRC-KJHAM Semarang Nihayatul Mukaromah saat mengisi acara bincang asyik tentang perempuan bersama moderator Soni Ridzal, Selasa (29/3). (IDA FADILAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Adanya hak restitusi atau hak ganti rugi bagi korban tindak kekerasan seksual, masih belum dijalankan dengan baik.


Advertisement

Atas keprihatinan ini, Kepala Divisi Bantuan Hukum dari LRC-KJHAM Semarang Nihayatul Mukaromah mengusulkan restitusi tak sekadar pidana tambahan.

Melainkan menjadi pidana pokok yang harus dipenuhi.

“Ya usulannya itu, sehingga hak restitusi akan melekat karena merupakan haknya korban, tidak lagi tambahan hukuman,” katanya dalam acara Bincang Asik tentang Perempuan (Baper) Selasa (29/3).

Advertisement

Ia juga menyentil putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman restitusi namun terdakwa tidak mampu membayar.

Menurutnya, negara harus berperan dalam persoalan ini. Negara yang mesti bertanggung jawab.

“Pelaku yang tidak bisa membayar ya negara yang harus memikirkan. Mungkin meminjami uang untuk membayar restitusi. Atau menyicil bayar restitusi dengan cara bekerja di pembinaan kemandirian di lapas,” imbuhnya.

Advertisement

Usulan ini seiiring dengan gerakan LRC-KJHAM yang mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera dibahas dan disahkan.

Terlebih saat ini kasus kekerasan seksual makin marak.

Ia menyayangkan pemerintah belum bergerak cepat mengatasi masalah-masalah semacam ini.

“Padahal, perkara-perkara ini sudah sangat urgent,” tandasnya.

Selain soal pidana, ia juga mengherankan belum diaturnya hak restitusi yang diajukan setelah adanya putusan pengadilan.

“Belum diatur dalam UU, apakah mekanisme secara perdata?  Atau bagaimana? Belum jelas” kritiknya.

Ia menilai, hal ini menjadi celah hukum mengingat belum diatur secara khusus.

Selama ini, hak restitusi membuntut atau turunan dari UU Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). (ifa/zal)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer