Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Divisi Imigrasi Kemenkumham Jateng Santoso mengatakan, aplikasi Cekal hanya dapat diakses oleh beberapa pihak atau bersifat terbatas. Yakni petugas imigrasi yang diberikan kewenangan di kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi. Kedua, Aparat Penegak Hukum (APH) melalui Virtual Private Network (VPN).
Instansi APH yang menerima otorisasi untuk mengajukan cekal melalui aplikasi ini antara lain Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pajak, KPK, BNN, BIN, BNPT, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri dan Densus 88 Anti Teror.
“Aplikasi online ini memudahkan rekan-rekan APH yang perlu melakukan cekal, sehingga petugas di satuan kerja tidak perlu melayangkan surat ke Direktorat Wasdakim lagi guna mengajukan permohonan cegah/tangkal. Stand by 24 jam,” jelas Santoso.
Layanan ini, lanjutnya, terhubung dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan. Ditambah adanya Teknologi Elastic Search, yaitu pencarian/pencocokan identitas akan dimasukkan ke dalam logika aplikasi Visa Online untuk melihat data perlintasan yang bersangkutan.
“Juga terdapat teknologi Matching by Biometric guna meminimalisasi pemalsuan data,” jelasnya.
Alur pengiriman data dimulai dari kantor imigrasi ke Direktorat, setelah itu ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Jika sudah di-approve di Direktorat, akan ada notifikasi ke TPI dan juga ke Kanim.
Aplikasi ini sudah bisa digunakan karena sudah dioperasikan bebarengan dengan Hari Bhakti Imigrasi ke 72 pada Kamis (27/1) lalu. (ifa/zal)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





