Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Kota Semarang Ajukan Banding

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Serah terima jabatan Kasi Pidum dan Kasubbag Pembinaan Kejari Kota Semarang Senin (17/10). (Istimewa)
Serah terima jabatan Kasi Pidum dan Kasubbag Pembinaan Kejari Kota Semarang Senin (17/10). (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kasus dugaan korupsi penerimaan dana retribusi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang belum usai. Terdakwa Rusti Yuli Andayani masih harus berhadapan dengan hukum. Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang mengajukan banding.

Kepala Seksi Pidana Khusus Setyawan Joko Nugroho menjelaskan, alasan pengajuan banding dikarenakan adanya perbedaan pasal yang putuskan oleh hakim. Sebelumya, ia menuntut terdakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31/1999 jo UU nomor 20/2001 jo Pasal 64 (1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, hakim memutuskan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Pasal 2 dan 3 sebenarnya sama-sama melawan hukum. Hanya saja pasal 3 lebih mengarah ke penyalahgunaan wewenang sebagai pegawai negeri," jelasnya saat ditemui di kantor Kejari Kota Semarang Selasa (4/1).

Selain itu, lanjut Wawan -sapaan akrabnya- majelis hakim yang diketuai A A Putu NGR Rajendra itu menghukum terdakwa selama 6 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 2 bulan penjara. Sedangkan, pihaknya menuntut mantan bendahara pembantu tersebut dengan tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Saat ini, terdakwa telah mendekam di Lapas Perempuan Bulu. Perlu diketahui, terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi penerimaan dana retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau Uji KIR pada Dishub Kota Semarang pada tahun 2017-2018.

Selaku BPP, ia tidak menyetorkan uang penerimaan retribusi Uji KIR Dishub Kota Semarang setiap harinya ke rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang di Bank Jateng selama dua tahun. Atas perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemkot Semarang yang nyata dan dapat dihitung sebesar Rp 1,65 miliar.

Uang pengganti tersebut harus dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dirampas untuk disita. Apabila masih tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

Ia menjelaskan, uang pengganti tersebut dihitung berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan yaitu Rp 1,652 miliar. Namun, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah menyerahkan sebagian dari kerugian sejumlah Rp 120 juta. "Sehingga kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar Rp 1,5 miliar," jelasnya. (ifa/ida)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kejari Semarang Tahan Dua Calo Kasus Korupsi Kredit 34 Debitur, Rugikan Negara Rp1,6 Miliar

Kejari Semarang Tahan Dua Calo Kasus Korupsi Kredit 34 Debitur, Rugikan Negara Rp1,6 Miliar

Perkara Korupsi Kredit 34 Debitur Berlanjut, Dua Calo Ditahan Kejari Semarang

Bupati Cilacap Nonaktif Syamsul Divonis 5 Tahun Penjara, Sekda 4 Tahun

Bupati Cilacap Nonaktif Syamsul Divonis 5 Tahun Penjara, Sekda 4 Tahun

Bupati dan Sekda terbukti mengumpulkan uang dari OPD untuk THR Fokopimda. Rencana pembagian THR 2026 untuk 6 forkopimda dan 2 pejabat telah disiapkan dalam goodiebag

Soroti Maraknya Korupsi Bikin Bangsa Kacau, KAHMI Jateng Haramkan Kadernya Garong Hak Rakyat

Soroti Maraknya Korupsi Bikin Bangsa Kacau, KAHMI Jateng Haramkan Kadernya Garong Hak Rakyat

Ketua Presidium Wilayah KAHMI Jateng, Muhammad Haris mengungkapkan meski kader-kadernya telah bergerak sesuai jalurnya masing-masing, namun sebaiknya tindakan koruptif dijauhi supaya sikapnya menunjukkan pengabdian kepad

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer