RADARSEMARANG.ID — Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau dikenal sebagai Gus Irfan, mengusulkan peningkatan haji dengan sistem 'war tiket', bukan sistem antrean seperti yang berlaku saat ini.
Hadir dalam kesempatan tersebut adalah beberapa tokoh, seperti Wakil Menteri Hukum dan HAM Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, serta Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.
Kementerian Haji dan Umrah sedang mempelajari sistem baru agar dapat menyelesaikan masalah antrean haji yang sering kali memakan waktu hingga puluhan tahun.
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyebutkan bahwa salah satu ide yang muncul adalah dengan menghilangkan sistem masa tunggu atau waiting list dan beralih menggunakan mekanisme war tiket atau pendaftaran langsung.
Irfan menyatakan sistem itu sudah diterapkan di Indonesia sebelum akhirnya dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka 380 Lowongan Kerja di Bea Cukai untuk Lulusan SMA
"Jujur saja, ketika membicarakan antrean, pikiran kami di Kementerian Haji muncul, apakah perlu antrean yang terlalu lama, apakah perlu dipikirkan lagi bagaimana cara kembali ke masa-masa sebelum ada BPKH?" ujar Irfan saat membuka Rapat Kerja Nasional Penyelenggaraan Haji untuk Ibadah Haji 1447 Hijriah di Tangerang, Banten, seperti yang diunggah di akun YouTube Kementerian Haji pada Rabu, 8 April 2026.
Dulunya, kata Irfan, sistem yang berlaku adalah pendaftaran langsung atau membeli tiket.
Pemerintah pada masa itu akan mengumumkan tarif haji tahun ini serta jumlah kuota yang tersedia, kemudian membuka pendaftaran selama masa tertentu.
Siapa saja yang memiliki kemampuan finansial dan fisik yang cukup bisa langsung mendaftar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
