alexametrics

Selama Ini Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Anak Tak Membuat Jera

Prihatin dengan Maraknya Kasus Kekerasan Anak

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID – Kekerasan pada anak yang marak akhir-akhir ini juga menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Semarang. Ada keprihatinan, karena hukuman belum mampu membuat pelaku jera. Berikut bincang-bincang wartawan Jawa Pos Radar Semarang Ida Fadilah dengan Ketua KPAI Kota Semarang yang juga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jateng John Richard Latuihamallo.

Kira-kira apa yang memicu tingginya kasus kekerasan seksual anak akhir-akhir ini?

Satunya karena penyakit, pelakunya predator. Pertama, pelakunya mengalami kelainan seksual, itu menjadi angka yang utama. Kedua, karena ekonomi. Pelaku yang tidak memiliki kepuasan seksual, tidak bisa menikmati apa yang dirasakan sebagai manusia. Akhirnya, lari ke anak-anak yang sulit dibuktikan secara hukum. Akhirnya, pelampiasannya ke anak-anak yang memang tidak bisa menunjukkan bukti. Ketiga, faktor lain karena lingkungan. Apalagi media yang bisa diakses saat ini sudah tidak berbatas. Semua bisa mengakses siaran televisi, youtube, dan media sosial. Bahkan, bebas mengakses film dewasa.

Baca juga:  Mulai Menabung untuk Anggaran Pemilihan Gubernur

Upaya apa yang dilakukan KPAI?

Secara nasional, kami selalu melakukan komunikasi dengan Komisi Nasional (Komnas) PA untuk terus menindaklanjuti tindakan-tindakan preventif dan represif kepada penegak hukum agar mengambil tindakan tegas kepada pelaku predator anak. Termasuk melakukan penyuluhan hukum kepada orang tua untuk peduli kepada lingkungannya. Karena banyak kasus anak, selalu melibatkan orang-orang terdekat. Justru, kejahatan terhadap anak tidak hanya menyangkut orang luar, tetapi orang yang begitu dekat dengannya.

Sejauhmana pantauan KPAI selama pandemi Covid-19?

Kami tidak bisa masuk ke daerah karena pandemi. Tapi kami yakin, itu tidak akan hilang. Karena kekerasan tidak hanya seksual anak, tapi ada pemukulan, penderitaan anak di dalam keluarga, itu banyak macamnya. Semua itu silent. Untuk melacaknya, memang harus turun dan mengecek ke lapangan. Sayangnya, masyarakat merasa tabu untuk membawa kasus kekerasan anak ke pihak berwajib. Bahkan, dianggap memalukan keluarga. Pasti mereka menutup rapat-rapat kasus kekerasan tersebut.

Baca juga:  Terabaikan Keluarga dan Lingkungan Jadi Anak Punk

Bagaimana dengan regulasi?

Sudah baik. Tinggal komitmen pemerintah menegakkan hukumnya saja. Namun pemerintah perlu melihat faktor pemicunya, apakah karena ekonomi atau penyakit? Jadi harusnya di-break down untuk melakukan langkah-langkah lanjutan. Meski begitu, harus dimulai dari wilayah terkecil, yakni keluarga dan kelurahan, melakukan pengawasan.

Solusinya untuk menekan angka kekerasan anak?

KPAI bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penyuluhan. Kemudian dengan hakim dan jaksa, agar menuntut dan memutus secara berat untuk predator anak sehingga membuat jera. Selama ini pemerintah sendiri tidak punya suatu komitmen yang nyata untuk menangani kasus anak. Padahal harus dilakukan upaya tegas bahwa ini adalah kejahatan extraordinary. Jadi, bukan hanya korupsi yang menghilangkan uang negara. Tapi anak yang diperkosa hancur masa depannya, itu sudah membunuh anak atau generasi bangsa itu sendiri. (*/ida)

Baca juga:  Keributan Jauhkan Investor, Jika Tak Setuju Bisa Ajukan ke MK

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya