alexametrics

Lakukan Identifikasi, Intervensi Program dan Lakukan Relokasi

Pemprov Jateng Kurangi Kawasan Permukiman Kumuh

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, – Kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah berhasil dikurangi. Namun hingga saat ini jumlahnya masih cukup besar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng terus berupaya mengeliminasi kawasan permukiman kumuh ini. Berikut bincang-bincang wartawan Jawa Pos Radar Semarang Sigit Andrianto dengan Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Jawa Tengah Arief Djatmiko.

Bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi kawasan-kawasan pemukiman kumuh?

Jadi ada dua hal. Pertama, kawasan kumuh yang berada di tempat legal, dan kedua yang tidak legal (ilegal). Untuk kawasan permukiman kumuh di tempat legal, penanganannya kami lakukan dengan memberikan intervensi melalui program-program pemerintah.

Bagaimana dengan kawasan permukiman kumuh yang tidak legal?

Kalau yang tidak legal, disebutnya squatter. Itu seperti yang di pingggir rel, di pinggir sungai atau di kawasan yang menurut tata ruang tidak boleh. Penanganannya, untuk yang seperti ini, memang dilakukan melalui relokasi.

Baca juga:  21 WNA Dideportasi Sepanjang Tahun 2020

Hingga saat ini masih berapa luas kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah?

Jumlahnya memang masih cukup besar. Kami terus melakukan identifikasi semua daerah itu. Tujuannya agar intervensi pemerintah bisa masuk. Ini sedang kami kejar.

Bagaimana target pemerintah provinsi di tahun ini dalam penanganan kawasan kumuh?

Akan kami catat berapa yang sudah tuntas dan belum di tahun ini. Paling tidak, kawasan kumuh yang bisa kami identifikasi, kami kejar agar tahun ini akan ada yang tuntas. Sekali lagi, akan ada yang tuntas.

Apa yang dilakukan bisa merealisasikan target tersebut?
Karena memang kawasan kumuh ini ada yang merupakan kewenangan pusat, ada provinsi dan kabupaten/kota, kami integrasikan program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Ini untuk segera menuntaskan kawasan kumuh yang masih ada. (*/ida)

Baca juga:  Pengawasan Pilkada, Libatkan Peran Masyarakat

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya