alexametrics

Berpolitik sebagai Alat Dakwah

Nur Wahid, SHI, MSi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak 

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID – Aktif di dunia politik sudah cukup lama dirasakan Nur Wahid. Pria kelahiran Demak 7 Oktober 1979 yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak periode 2016-2021 ini telah malang melintang dalam percaturan politik sejak muda.

Nur Wahid mendasari praktik politiknya dengan laku politik. Laku politik dibangun sejak masih menjadi aktivis mahasiswa. Ia aktif di banyak organisasi. Ia juga merasakan didikan di pondok pesantren (ponpes). “Bagi saya, inti dari kegiatan politik adalah sarana atau alat untuk berdakwah,” ungkap Nur Wahid saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di kediamannya, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak Kota.

Nur Wahid mengatakan, dengan masuk di dunia politik, ia berupaya menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat, maupun keluarga. Meski demikian, tantangan dalam praktik politik diakui sangat besar. “Dalam kondisi tertentu, kita masih banyak mengedepankan egosektoral. Ego itu masih sangat dominan,” ujar dia.

Meski begitu, kata Wahid, egosektoral itu masih dalam tataran wajar. Sebab, setiap partai politik (parpol) masing masing memiliki bendera organisasi. Yang terjadi adalah saling berkompetisi. “Kadang banyak hal tidak terduga dalam politik. Ini yang saya rasakan,” kata wakil ketua DPRD Demak itu.

Baca juga:  Tak Dengar Bukan Berarti Tak Bergerak

Nur Wahid telah menjadi aktivis mahasiswa sejak 1998. Usai lulus SMEA Islamic Center Demak dan Ponpes Istiqomah Kembangan, ia kemudian lanjut ke Ponpes Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur asuhan KH Fawaid As’ad Syamsul Arifin. “Saya di sana mondok dan kuliah di Institut Agama Islam Ibrahimi (IAII),” katanya.

Di pondok ini, ia menjalani dialektika dan berinteraksi terkait dunia pesantren. Kebetulan, di ponpes yang berada di ujung timur Jawa Timur ini juga banyak kawan yang menjadi aktivis mahasiswa. “Kita diajari berorganisasi. Saya pun punya kelompok diskusi kecil. Selain ikut kegiatan IPNU juga menjadi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat,” kata dia.

Mulai saat itulah, Nur Wahid berpikir, betapa pentingnya aktif di organisasi. Dalam perkembangannya, Wahid ingin ke Kairo, Mesir. Namun, tidak jadi. Lalu, ia lanjut pindah kuliah di Unisma, Malang. Di kampus milik Nahdlatul Ulama (NU) ini, ia juga aktif di banyak organisasi kampus. Sempat jadi ketua komisariat PMII Unisma pada 2000. Ia aktif berinteraksi dengan organsiasi lainnya. Seperti, HMI, GMNI, PII dan lainnya sebagai bentuk jejaring. Saking aktifnya sebagai aktivis kampus, kegiatan kualiahnya pun sempat terbengkalai. Ia baru lulus kuliah setelah dijalani 6 hingga 7 tahun. “Lantaran lebih mengutamakan organisasi, saya pun terlambat menyelesaikan kuliah,”katanya.

Baca juga:  15 Pedagang Reaktif, Pasar Jatingaleh Ditutup Tiga Hari

Pada 2004, Nur Wahid pulang ke Demak. Dengan bekal jiwa aktivismenya itu, ia kemudian membangun jejaring di Demak. Aktif di dunia pendidikan. Sempat menjadi tim pendirian Fakultas Agama Islam Unisfat Demak bersama tokoh lainnya. Itu dilakukan sebagai wujud kecintaan pada tanah kelahiran. Sempat pula menjadi dosen Unisfat dua tahun dengan mengajar mata kuliah filsafat. Lalu, ia memantapkan diripindah di jalur politik. Sebelumnya, ia termasuk mempelopori berdirinya PMII di Kota Wali serta membangun kelompok diskusi mahasiswa. “Kita banyak melakukan transformasi ilmiah dalam setiap kegiatan akademik kemahasiswaan. Belajar kritis terhadap kebijakan pemerintah,” kata dia.

Menurutnya, karir politik yang ia jalani diawali dari kegiatan ekstra parlementer itu. “Waktu itu, saya sempat gelisah. Sebab, ruang politik di Kota Wali belum banyak diisi oleh kaum intelektual. Kaum terdidik sulit dan tidak mau masuk dalam politik. Ini yang mendorong saya masuk politik,”jelasnya.

Pada 2006- 2007, ia intens membangun interaksi dengan tokoh politik di Demak. Ia akhirnya berlabuh di Partai Golkar. “Pertimbangan saya waktu itu adalah demi kemaslahatan. Meski dengan latarbelakang NU, tapo soal politik bebas berkiprah di mana saja, termasuk di Golkar. Partai ini juga butuh pemikiran kaum santri yang berperan dalam politik praktis,” katanya.

Baca juga:  Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM Lebih Berkembang

Pertimbangan lain, Golkar sudah lama mapan dan berpengalaman sebagai parpol secara nasional. Karenanya, tidak salah jika ada kader NU yang berkiprah di Golkar.

“Saya pun kemudian ikut kontestasi dan menjadi anggota DPRD Demak dari Golkar untuk dapil Bonang dan Wedung. Masa keanggotaan 2009-2014. Dan, ini bagian dari upaya mengaktualisasikan politik santri,” kata dia.

Mencalonkan lagi dan menjabat kali kedua untuk periode 2014-2019. Bahkan, pada pemilu legislatif 2019 juga terpilih lagi kali ketiga sebagai anggota DPRD Demak. “Pada awal awal menjabat anggota dewan, saya masih belajar bagaimana bisa berperan dalam legislatif itu. jadi, ada semangat untuk menyampaikan ide gagasan untuk membangun Demak,” katanya.

Ia berusaha memberi warna dalam organisasi politik termasuk ketika di DPRD. “Kita ngalir saja. Tidak ada target ingin menjabat apa, meskipun jabatan itu tetap ada seiring dengan kontribusi ide gagasan dan keaktifan kita dalam organisasi,”ujar Wahid. (hib/ton/bas)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya