alexametrics

Waspadai “Kasus Wadas” di Proyek Bendungan Jragung, Warga Menolak Lahan Pertanian Jadi Galian C

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID – Kasus sengketa lahan penambangan di Wadas, Kabupaten Purworejo, bisa jadi akan terulang di Kabupaten Semarang. Tepatnya di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus.

Warga setempat menolak rencana penambangan material galian C untuk proyek Bendungan Jragung. Pasalnnya, lokasi lahan galian C itu merupakan lahan pertanian milik warga, dan posisinya berdekatan dengan permukiman warga.

Ada delapan titik yang akan dijadikan lokasi galian C untuk pembangunan Bendungan Jragung. Salah satunya di Desa Penawangan. Lahan tersebut milik warga yang digunakan untuk lahan pertanian tadah hujan. Lahan tersebut juga memiliki potensi menyimpan sumber mata air.

Keman, 60, warga Dusun Krajan, Desa Penawangan saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang menceritakan bagaimana warga mempertahankan lahan tersebut agar tidak rusak akibat rencana galian tersebut. Ia juga menolak tegas adanya kegiatan galian bahan material di lahan tersebut.  “Pokoknya dari kita warga Penwangan menolak keras Mas adanya kegiatan itu,” katanya.

Ia menjelaskan, jika digali, lahan tersebut bakal rusak. Lahan suburnya hanya memiliki ketebalan kurang lebih satu meter. Selebihnya batuan padas. Ditambah lagi kawasan tersebut merupakan lahan tadah hujan. Di mana warga menggantungkan curah hujan untuk bertani.  “Ya, mau makan dari mana Mas kalau lahan ini dijadikan galian? Ini jadi tempat cari makan kami, Mas,” ujarnya.

Lahan pertanian warga Penawangan ini biasanya ditanami padi meski dalam skala kecil. Tahun ini bisa panen dua kali karena curah hujan yang tinggi. Selain padi, warga bisanya menanam jagung, ketela, kimpul, dan glandir di lahan mereka.

“Kalau selain padi ya dimakan sendiri, Mas. Tidak dijual. Terkadang padi yang sudah dipanen disimpan buat makan sendiri juga,” katanya.

Sudar, 60, warga Dusun Krajan yang masing bersaudara dengan Sudar mengungkapkan hal yang sama. Ia memiliki lahan seluas 20 x 100 meter yang digunakan sebagai lahan pertanian. “Paling kalau panen padi sekitar 20 karung, Mas. Kalau lagi bagus ya bisa sampai 30 karung,’ ucapnya.

Ia mengatakan, sudah beberapa pengembang maupun pemerintah yang meninjau langsung di lahan yang nantinya akan dijadikan lokasi galian tersebut. Juga pernah dilakukan pematokan batas lahan. Namun para petani langsung mengambil dan mencabut patok tersebut.  “Jalan menuju kesini juga sudah dibuat, Mas. Tapi, pada akhirnya berhenti,” katanya.

Baca juga:  Museum BPK Lebih Post Modern

Dikatakan, pada intinya warga Penawangan menolak rencana galian tersebut, karena ditakutkan akan merusak lahan tersebut. Warga juga menolak segala bentuk negosiasi dan sosialiasi dari awal, serta menolak untuk penjualan lahan tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Desa Penawangan masih belum mendapatkan informasi kelanjutan rencana galian material untuk proyek Bendungan Jragung. Sampai saat ini, masih sebatas sosialisasi jika nantinya Desa Penawangan akan menjadi lokasi galian untuk pembangunan Bendungan Jragung.

“Untuk teknis yang lebih detail dan lain sebagaianya, kita sendiri juga belum dapat kabar, Mas. Belum ada konsep yang matang seperti apa, Mas,” ujar Sekretaris Desa Penawangan Anang Sutopo.

Dikatakan Anang, untuk luas galian juga belum jelas. Karena masih ada perubahan terus-menerus. Untuk kedalaman galian awalnya diwacakanan empat meter, kini berubah menjadi delapan hingga sepuluh meter. Total luas lahan yang nantinya akan jadi tempat galian material yang sudah disampaikan oleh pihak Pemdes kurang lebih 40 hektare.

“Itu sudah termasuk lahan bengkok desa kurang lebih tujuh hingga delapan hektare. Sisanya lahan milik warga,” katanya,

Anang mengaku banyak warga yang menolak kegiatan itu. Namun juga ada yang menerima dengan persayaratan. Jumlah warga yang terdampak lahannya sebanyak 370 KK sesuai data yang ada di pemdes.

“Itu sebenarnya juga tidak terdampak semua, karena jumlah luas lahan pertanian di Penawangan kurang lebih 80 hektare. Nantinya yang akan dijadikan galian sekitar 40 hektare,” ujarnya.

Luasan lahan milik warga juga bervariasi, mulai setengah hektare hingga seperenam belas hektare. Kalau ada warga yang memiliki lahan hingga satu hektare, lahan tersebut tidak jadi satu, melainkan terpisah-pisah. Pihak pemdes akan selalu memantau perkembangan dan akan memfasilitasi warga dalam menyampaikan aspirasi mereka.

“Kita akan selalu utarakan pada pemerintah. Kita tidak bisa menutupi bahwa terdapat penolakan dari warga untuk rencana tersebut,” imbuhnya.

Ia mengatakan, belum ada audiensi atau sosialisasi lanjutan pasca aksi penghadangan yang dilakukan oleh warga kemarin. Diketahui, sekitar 200 warga melakukan aksi penghadangan peninjauan lokasi rencana pertambangan untuk proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Aksi dilakukan secara spotan dan belum berkoordinasi dengan pihak desa.

Baca juga:  Maret, 2.723 Non ASN di Semarang Bakal Diputus Kontrak

“Pada saat aksi itu Mas, perangkat desa termasuk kepala desa sedang ada acara di luar desa. Jadi, hanya perwakilan perangkat desa yang ada di sana,” katanya.

Aksi tersebut juga ditujukan pada pihak desa. Karena warga mengira pihak desa memfasilitasi pengukuran lahan tanpa ada pemberitahuan kepada para pemilik lahan tersebut. Namun faktanya belum ada pengukuran satu per satu lahan milik warga yang dilakukan. Namun hanya pengukuran untuk mapping secara luas.

“Untuk akses jalannya menuju Desa Penawangan saja masih belum final, Mas, dan masih berubah-ubah. Itu saja sampai tiga empat kali pindah pada saat pemetaan,” ucapnya.

Proyek Bendungan Jragung yang kelak dapat menyuplai air ke tiga daerah, yakni Kabupaten Semarang, Demak, dan Grobogan, masih menuai persoalan.  Salah satunya di Desa Penawangan Kecamatan Pringapus. Warga menolak adanya tinjauan lokasi penambangan.

Bendungan ini secara administrasi berada di area Desa Candirejo mulai Dusun Borangan, Dusun Sapen, hingga Dusun Kedung Glatik. Bendungan yang ditargetkan rampung 2024 ini nyatanya masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Wisnu Wahyudi mengatakan, beberapa dusun memang terpaksa harus pindah karena proyek Bendungan Jragung. Sosialisasi hingga pendataan dikatakan Wisnu, sudah dilakukan, namun sayangnya hingga kini warga belum mendapatkan kejelasan.

“Sebelumnya warga lapor ke kita (DPRD). Sudah kita bahas, bahkan warga sudah bertemu dengan pihak terkait. Kabarnya, hingga kini warga belum mendapatkan informasi lanjutan,”ungkapnya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang.

Adanya penolakan yang dilakukan warga Desa Penawangan, dikatakan Wisnu, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Normalisasi sungai dinilainya saat ini sangatlah penting. Jika memang area sekitar sungai harus dibersihkan, sehingga sungai kembali seperti semula dirasanya tak menjadi masalah.

“Tapi, sosialisasinya jangan lupa. Keterbukaan dengan warga itu harus. Apalagi ini proyek besar milik Kementerian PUPR tentunya sudah disiapkan penanggulangan persoalannya. Soal warga menolak, jika memang itu membuat warga Kabupaten Semarang rugi kami siap pasang badan,”tegasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Bupati Semarang Ngesti Nugraha. Ia menjelaskan, di Kabupaten Semarang ada dua proyek besar milik pemerintah pusat yang tidak bisa diprotes. Pemerintah Kabupaten Semarang pun tak ada wewenang untuk mengambil keputusan apa-apa.

Baca juga:  Sentra Akik Pasar Dargo Sepi, Pedagang Menjerit

Ya, ini kan proyek dari presiden. Kami pemerintah Kabupaten Semarang hanya bisa memberikan fasilitas ke warga kita. Kita rembug bareng, nanti tugas kami menyampaikan ke kementerian di lapangan kendalanya seperti ini,”katanya.

Ngesti menambahkan, proyek besar tentunya harus menguntungkan bagi warganya. Jika memang kebalikannya, pihaknya akan melakukan konsultasi hingga negosiasi guna mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi warga Kabupaten Semarang.

 Lahan Penambangan Capai 56 Hektare

Sebanyak 120 warga Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang menolak penambangan galian C di wilayahnya. Lahan warga seluas 38 hektare itu terancam proyek tambang untuk memasok kebutuhan material pembangunan Bendungan Jragung.

Menurut Staf Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng Nur Colis, total lahan yang tercatat dalam Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) proyek seluas 56 hektare. Sebanyak 38 hektare milik warga. Lalu sisanya milik Perhutani dan lain-lain.

Bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah tersebut, warga sempat menggelar aksi cegat organisasi perangkat daerah (OPD) pada saat pengukuran lahan.

“Sementara pihak PT berhenti buat jalan akses masuk ke lokasi tambang,” ujar Colis kepada Jawa Pos Radar Semarang.

PT Joglo Semar Purnamajaya yang menggarap penambangan tak lagi memperluas akses jalan masuk alat berat dan truk ke lokasi.

Disebutkan, PT itu telah memiliki izin eksplorasi untuk melakukan survei hingga penggalian tambang secara terbatas. Namun belum sampai tahap eksploitasi.

Pemerintah menilai Desa Penawangan memiliki  tanah padas atau keras sesuai yang dibutuhkan untuk proyek Bendungan Jragung.

Di samping itu, akses jalan dari Bendungan yang berjarak sekitar 10 kilometer dan tidak melewati jalan raya dianggap memudahkan proses penambangan, dan tidak mengganggu lalu lintas.

Ya warga yang kami dampingi tetap bersikeras, karena itu lahan menjadi sumber mata pencaharian,” kata Colis.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengaku, belum ada perusahaan yang mengajukan izin tambang di Desa Penawangan kepada pihaknya. Ia juga tidak mendapat laporan mengenai penolakan tambang oleh warga Desa Penawangan untuk proyek Bendungan Jragung.

“Saya tidak punya catatan khusus di situ,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang. (nun/ria/taf/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya