alexametrics

Dampak Penerimaan PPPK, Banyak Sekolah Swasta Kehilangan Guru dan Kepala Sekolah

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, MungkidSuasana SMP Ma’arif Grabag, Kabupaten Magelang Jumat (31/12) tampak sepi. Beberapa guru hendak pulang untuk salat Jumat, karena jam sudah menunjukkan 10.30 WIB. Beruntung wartawan koran ini masih sempat bertemu dengan Asnawi, kepala SMP Ma’arif Grabag.

Sekolah tersebut merupakan salah satu yang terdampak dengan adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Sekolah ini harus kehilangan 6 guru yang pindah ke sekolah negeri. Termasuk kepala sekolah. Asnawi diterima sebagai guru PPPK di SMP Negeri 2 Grabag. Di samping itu mereka juga kehilangan operator dapodik serta bendahara BOS.

“Kalau dampak pasti kita kekurangan guru. Tapi sejak awal kita memang persiapan. Kita tidak bisa nggendoli (melarang) mendaftar PPPK,” ujar Asnawi kepada Jawa Pos Radar Magelang. Pihak SMP Ma’arif Grabag pun saat ini mulai mencari pengganti guru, karena dari 12 guru yang dimiliki akan berkurang 6 orang. Termasuk nantinya menyiapkan kepala sekolah baru.

Asnawi meminta kepada guru yang diterima PPPK untuk mencari pengganti masing-masing, sebelum mereka pindah. Saat ini baru ketemu 2 orang guru pengganti.
“Sudah ada penggantinya 2 orang yang sesuai jurusannya. Tinggal mencari 4 orang,” ujar pria yang juga mengajar mata pelajaran TIK ini.

Asnawi tidak mau terburu-buru dalam mencari guru. Karena ijazah calon guru harus linier dengan mata pelajaran yang akan diampu. Ia tidak mau asal-asalan menerima guru. Untuk sementara, guru yang diterima PPPK pun masih mengajar. Karena belum mulai pindah ke sekolah yang baru.

Baca juga:  Jalan Ngasinan Amblas Lagi, Warga Was-Was

“Kita (guru yang diterima PPPK) tetap memikirkan tanggung jawab di sini karena kan masih ada anak-anak. Itu kan tanggung jawab moral,” katanya. Jumlah siswa di SMP Ma’arif Grabag tidak banyak. Hanya 32 orang saja. Sekolah tersebut menempati bangunan dan tanah milik PT KAI. Karena dulunya tempat itu merupakan Stasiun Kereta Api (KA) Grabag Merbabu.

Mereka menyewa Rp 4,5 juta per tahun dari PT KAI. Kata Asnawi munculnya rumor stasiun kereta api tersebut akan beroperasi kembali, membuat beberapa orang tua waswas ketika mendaftarkan anaknya. Sehingga berpengaruh terhadap jumlah siswa. Padahal sekitar 2 sampai 3 tahun lalu masih ada 60 siswa. Namun sekarang turun hampir 50 persen menjadi 32 siswa.

Penerimaan PPPK guru juga membuat SD IT At-Taqwa, Grabag kehilangan dua orang guru. Meski tidak terlalu terdampak seperti SMP Ma’arif Grabag. “Alhamdulillah di lembaga kami tidak banyak yang daftar. Yang diterima 2 orang guru. Artinya lembaga kami tidak terlalu kerepotan,” ujar Kepala SD IT At-Taqwa Grabag Muhammad Nur Saefullah.

Ia prihatin dengan sekolah-sekolah swasta yang banyak kehilangan guru, bahkan kepala sekolah. Karena saat ini untuk merekrut tenaga pengajar tidak mudah. Saeful pun bersyukur guru-guru di SD At-Taqwa cukup loyal, sehingga tidak banyak yang mendaftar PPPK.

“Ke depannya akan ada kebijakan dari yayasan. Karena juga akan menyusahkan kami kalau banyak yang mendaftar. Artinya ada kebijakan-kebijkan yang akan menjadi konsekuensi bagi tenaga pengajar,” ujarnya. Kata Saeful, di tahun ini yayasan belum ada kebijakan yang mengatur tentang guru yang akan mendaftar PPPK, sehingga diberi kebebasan.

Baca juga:  Jenuh di Rumah Saja, Buka Wisata di Desa Sendiri

Kata Saeful, meski PPPK memberikan dampak positif bagi guru, namun bisa mengancam sekolah-sekolah swasta yang pemasukannya sedikit. Karena berpotensi akan kehilangan banyak guru.

Segera Cari Guru Pengganti agar Wali Murid Tenang

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdampak kepada ketersediaan guru di sekolah swasta. Guru di sekolah swasta menjadi berkurang. Bahkan ada yang sampai kekurangan menjelang pembelajaran semester baru di tahun 2022 akibat guru swasta yang terserap menjadi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dengan jalur PPPK.

Salah satunya di SD IT Lab. Salaman yang harus kehilangan enam guru yang berkualitas setelah diterima menjadi guru PPPK. Pengelola Yayasan SD IT Laboratorium Salaman Cipto Lelono mengaku ada sembilan guru yang mendaftar PPPK. Namun, ada enam guru yang lolos seleksi. “Usai lolos dan keterima PPPK, terpaksa kita kehilangan enam guru ini dan harus mencari pengganti guru yang baru,” ujarnya saat ditemui wartawan koran ini.

Cipto mengatakan PPPK ini sangat berefek bagi sekolah swasta. Apalagi guru-guru swasta ini biasanya sudah menjadi guru yang layak, profesional, dan sebagian besar sudah memngikuti sertifikasi.

Menurutnya kondisi ini dialami banyak sekolah swasta lainnya, bahkan sekolah swasta di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang harus dilakukan sekolah swasta yakni harus cepat bergerak mencari guru pengganti. Hal ini agar wali murid bisa tetap tenang dengan sekolah anaknya, meskipun sudah ditinggal gurunya. “Alhamdulillah sebelum pergantian tahun 2022, kita sudah mendapatkan enam guru pengganti,” imbuhnya.

Baca juga:  Ikan Koi yang Sakit Wajib Dikarantina

Ia mengaku penyerapan menjadi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dengan jalur PPPK ini memiliki efek domino. Baik untuk sekolah swasta maupun sekolah negeri. Cipto menjelaskan tidak ada kebijakan yang tidak menelan korban. Pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

“Saya mengapresiasi upaya Kemendikbud Ristek untuk mengangkat kesejahteraan guru honorer negeri maupun swasta lewat rekrutmen PPPK. Namun, ada efek samping dan kelemahannya,” ujarnya.

Untuk sekolah swasta efek ini sangat terasa sekali. Tidak sedikit guru di sekolah swasta hijrah ke sekolah negeri. Selain itu, guru honorer di sekolah negeri juga tergeser oleh guru PPPK. Dan yang perlu menjadi catatan pemerintah saat ini di ada beberapa sekolah di Magelang yang jumlah kuota murid tiap kelas belum maksimal dan belum sesuai standar.

“Jika sekolah tersebut ada penambahan guru PPPK padahal muridnya sedikit, terus bagaimana?. Ini sangat bahaya jika nantinya sekolah yang sepi peminat seperti ini kehabisan murid, terus guru PPPK ini nasibnya bagaimana?. Hal ini juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Ia ingin pemerintah harus lebih bijak atas kebijakannya, harus melihat kesulitan sekolah swasta dan peserta didik yang ditinggalkannya. Cipto juga berharap untuk PPPK ini, ke depan setidaknya harus melibatkan pihak sekolah swasta. Setidaknya dalam administrasi ada syarat untuk guru yang mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari yayasan pengelola. (man/rfk/ton)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya