alexametrics

Pengamat: Transportasi Online Rusak Sistem Transportasi Umum

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID – Bisnis transportasi online telah merusak sistem penataan transportasi umum di Indonesia saat ini. Hal itu diungkapkan oleh pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko Setijowarno, transportasi online adalah bisnis kapitalis dan bisnis perbudakan modern. Bahkan transportasi online ini telah membunuh bisnis transportasi konvensional yang sudah ada. “Padahal kelanjutan transportasi online juga tidak maksimal akhirnya,” kata dosen Fakultas Teknik (FT) Unika Soegijapranata ini.

Kendati begitu, Djoko masih berharap pemerintah tetap memperhatikan taksi konvensional ini agar menyesuaikan perkembangan teknologi. Sehingga dapat mempermudah pengguna jasa angkutan taksi.

“Ciri angkutan taksi adalah tidak berjadwal, dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan dan van, tarif angkutan berdasar argometer, pelayanan dari pintu ke pintu,” ungkapnya.

Selain itu, kendaraan yang digunakan harus dilengkapi tulisan taksi dan ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning bila dalam keadaan kosong, dan padam bila argometer dihidupkan. Selain itu, dilengkapi alat pendingin udara, ada logo dan nama perusahaan, ada lampu bahaya warna kuning, tanda jati diri pengemudi di dashboard kendaraan, radio komunikasi, keterangan biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan, ada nomor urut kendaraan argometer harus disegel oleh instansi berwenang.

Baca juga:  Pasar Barito Baru Penggaron Sepi Pembeli, Banyak Kios Ditinggalkan Pedagang

Perusahaan angkutan taksi juga wajib melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan, mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. “Semua itu diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum,” tuturnya.

Meski sudah ada yang berbadan hukum seperti koperasi, hendaknya dapat mengurus izin operasional seperti taksi konvensional. “Izin operasi taksi ada di provinsi, kabupaten atau kota, sesuai wilayah operasinya, bukan di Kemenhub,” ucapnya.

Ia berharap, perizinan transparan dan hilang dari aksi pungutan tidak jelas alias pungli yang turut menghambat pengembangan usaha dan membebani pengusaha selama ini. “Yang didambakan masyarakat agar selamat, aman, dan nyaman, adalah taksi konvensional yang beraplikasi,” katanya menambahkan.

Baca juga:  Tidak Melulu Berurusan dengan Mayat

Aturan terkait tarif taksi konvensional harus dibedakan. Bila aturan itu berlaku efektif, maka bisnis taksi konvensional akan kembali mengembang. Pasalnya, saat ini pengusaha taksi konvensional terus memperbaiki pelayanan untuk bisa mengimbangi penetrasi yang dilakukan transportasi online.

Menurutnya, aturan tersebut akan membuat masyarakat kembali menimbang untuk menggunakan jasa taksi online. Selain karena tarif yang tidak akan berbeda jauh, dari sisi kenyamanan, keamanan dan pelayanan juga akan menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, imbasnya bisnis bagi pelaku taksi konvensional akan cukup baik.

“Kalau tidak banyak selisih, pasti masyarakat berpikir untuk ketenangan, kenyamanan, dan keamanan terlebih dahulu. Kalau soal murah, tetapi kalau barang ketinggalan malah hilang, sopirnya pelayanannya tidak standar, tidak nyaman, attitude-nya jelek, tentu ibu-ibu akan balik lagi ke taksi reguler,” ujarnya.

Baca juga:  “Boking Aku Ajah Dulu Say Nanti Kalo Udah Tinggal Atur Jam Main Ya”

Namun tidak semua taksi konvensional menikmati pertumbuhan. Menurutnya hanya perusahaan taksi konvensional yang memiliki manajemen baik dan bertumbuh. Pasalnya, di tengah banyak perusahaan taksi konvensional yang tumbang, beberapa justru mengalami peningkatan kinerja pada tahun lalu.

“Ini karena orang cari ketenangan, tidak hanya murah. Kalau selisih harga tidak jauh beda, apalagi taksi reguler juga punya online, penumpang tinggal pilih saja,” tegasnya.

Selain itu, agar transportasi umum tetap bertahan, sekarang ini ada program BTS atau Pembelian Layanan/Buy The Sevice (BTS). “Selama dua tahun ini ada 11 kota yang dikembangkan program BTS,” ujarnya. (bam/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya