RADARSEMARANG.ID – Transaksi cashless alias non tunai sudah menjadi tuntutan zaman. Apalagi selama pandemi Covid-19 ini. Dengan cashless, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa tetap menjalankan roda ekonomi dalam bingkai protokol kesehatan karena meminimalkan kontak antara pembeli dan pedagang. Lalu kenapa UMKM Batik di Pekalongan masih enggan menggunakan transaksi non tunai ini?
Metode pembayaran cashless kerap kita temukan di resto maupun pusat kuliner lainnya. Juga di mal-mal dan pusat perbelanjaan. Namun di Pasar Grosir Batik Setono, Kota Pekalongan, hal itu tak kita temukan.
Pembayaran cash masih jadi andalan para pedagang setempat. Para pedagang mengakui sebenarnya beberapa perbankan sudah mengenalkan metode pembayaran digital pada mereka. Namun mereka belum berminat, hingga tidak pernah menggunakannya.
“Tidak pernah dipakai sih alat gesek kartunya, jadi dibalikin. Dulu ada semua BCA, BRI, Mandiri ada,” ujar penjaga toko Adi Batik yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (27/11).
Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada jumlah pengunjung Pusat Grosir Batik Setono. Mereka mayoritas melakukan transaksi dengan uang cash. Hal serupa juga dialami toko Batik Putri Riski.
Hana, salah satu penjaga toko menjelaskan, penggunaan metode cashless lebih banyak menggunakan mobile banking. Transfer melalui ponsel ke nomor rekening toko.
Sedangkan untuk penggunaan uang elektronik, tidak pernah dilakukan. Toko yang ia jaga sudah memiliki kode QR uang elektronik QRIS.
“Sudah dua bulanan pakai QRIS, tapi belum pernah pakai sama sekali. Kebanyakan pakai transfer M-banking aja,” kata Hana.
Diakui, pengunjung pasar batik Setono mulai ramai kembali sejak sebulan lalu. Tiap weekend ratusan orang mampir ke toko tersebut. Walau demikian, pihaknya mengaku was-was pengunjung akan sepi kembali. Hal itu karena munculnya isu pemberlakuan PPKM level 4 pada akhir tahun ini. “Selama pandemi, sini terbantu dengan penjualan online. Pakai WhatsApp dan Instagram. Lebih ramai online,” terangnya.
Sefudi, penjaga Batik Almas menjelaskan, selain cash, tokonya hanya menerima pembayaran via transfer. Tidak ada pengunjung yang menanyakan penggunaan pembayaran melalui uang elektronik. Seperti QRIS, Gopay, Ovo, maupun Dana. “Sini tidak pakai uang elektronik, paling cuma transfer antarrekening. Penjualan sepi selama pandemi, buka pun kempis-kempis. Dulu karyawan di sini enam, sekarang tinggal dua,” ucapnya.
Wartawan Jawa Pos Radar Semarang kembali bertanya ke toko-toko lain di Pasar Grosir Batik Setono. Hasilnya sama saja. Transaksi cashless hanya dilakukan menggunakan M-banking atau transfer antarrekening. Uang tunai masih mendominasi transaksi pengunjung di sana. Sementara untuk pemanfaatan mesin Electronic Data Capture (EDC) atau mesin gesek kartu juga sangat jarang.
“Alat gesek kartu dulu pernah saya gunakan, tapi saya kembalikan. Jarang yang menggunakan. Kalau alatnya rusak, servisnya lama.,Nggak mau ah,” ujar Arista, pengelola toko Batik Arista.
Pihaknya mengatakan, tidak melayani pembayaran dengan uang elektronik seperti QRIS, Ovo, Gopay, dan sejenisnya. Pembayaran dalam jumlah besar biasa dilakukan dengan M-banking. Uang elektronik sendiri penggunaannya kurang familiar bagi para pedagang batik di Setono.
Bendahara Pengelola Pasar Grosir Batik Setono Dzul Ilmi menjelaskan, pihaknya tidak sampai mengurusi perihal sosialisasi uang elektronik. Sosialisasi diserahkan langsung pada penyediaan layanan cashless tersebut.
“Terealisasi atau belum, kami pengurus belum sampai tanya-tanya terkait hal itu. Karena sosialisasi langsung ke pedagang. Terakhir sosialisasi itu sudah setengah tahun lebih,” terang Dzul saat ditemui di kantornya.
Menurutnya, kunjungan wisatawan ke pasar batik Setono sudah mulai meningkat. Indikatornya, tiap hari ada sekitar lima bus luar kota terparkir. Ia berharap kunjungan semakin meningkat, karena selama PPKM tidak ada bus yang terparkir di Pasar Grosir Batik Setono.
Hal senada juga terjadi di Internasional Batik Center (IBC) Kabupaten Pekalongan. Pedagang batik setempat lebih mantap dengan transaksi tunai. Mereka sangat menghindari pembayaran cashless. Alasannya, karena produksi batik butuh perputaran uang tunai yang cepat.
Seperti yang diungkapkan Sari, 40. Pengusaha batik puluhan tahun ini dengan tegas menolak pembayaran non tunai. Selain karena sukar menggunakan metode transaksi tersebut, ia butuh uang tunai untuk memutar usaha.
“Bagi saya ribet. Nanti ketika butuh untuk beli kain atau pewarna batik, harus mencairkan dulu. Padahal kami butuh cepat,” terangnya saat ditemui di kios miliknya di IBC, Minggu (28/11)
Ia paham, dalam situasi pandemi seperti ini, salah satu manfaat pembayaran non tunai untuk menghindari kontak langsung. Akan tetapi, ia lebih memilih menanggulanginya dengan rajin mencuci tangan ketimbang memasang alat pembayaran non tunai.
“Penjual bahan-bahan batik juga tidak menggunakan non tunai. Jadi kami sesuaikan,” ucapnya.
Sama halnya dengan Yuli. Pedagang batik di IBC asal Jenggot, Kota Pekalongan ini juga pantang dengan transaksi non tunai. Meski sempat mendapat bujukan dari berbagai pihak untuk menggunakan metode transaksi cashless. “Susah dan ribet. Kalau tunai kan kelihatan uangnya,” singkatnya.
Alasan Yuli tidak berbeda dengan Sari. Butuh uang tunai untuk memutar usahanya. Ia belum dan tegas menyatakan tak ingin menerapkan sistem cashless untuk penjualan batiknya di IBC. “Toh jarang sekali pembeli yang memakai. Jadi, kami belum butuh itu,” katanya.
Sari dan Yuli hanya melayani pembayaran non tunai dengan transfer bank. Itu pun bukan untuk di kiosnya di IBC. Mereka masing-masing memiliki toko online di beberapa market place dan medsos. “Karena kan memang sistemnya harus begitu,” ujar keduanya.
Diakui, IBC sepi pengunjung sejak pandemi. Minggu (28/11) saat koran ini ke sana, banyak kios sudah tutup. Bahkan lebih banyak daripada yang buka. Sari dan Yuli pun tidak buka setiap hari. “Paling seminggu dua kali. Saat akhir pekan saja,” katanya.
Pengunjung IBC berangsur sepi sejak hadirnya jalan tol. Pasalnya, jarang bus pariwisata lewat pantura. Padahal lokasi IBC ada di jalan Pantura, tepatnya di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. “Sudah jarang dikunjungi rombongan wisata, dihantam pandemi. Jadi, tambah sepi,” keluhnya.
Aman dari Uang Palsu, Cegah Penularan Covid-19
Bank Indonesia terus mengampanyekan program digitalisasi pasar rakyat melalui implementasi penggunaan transaksi non tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di seluruh Indonesia. Digitalisasi pembayaran non tunai ini untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19, khususnya para pengusaha hingga pedagang.
Asisten Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Taufik H Fikke, mengungkapkan, banyak manfaat dari implementasi QRIS pada pedagang, baik modern atau di pasar tradisional. “Sangat banyak manfaat dan kelebihan dari QRIS, baik bagi pedagang maupun konsumen,” jelasnya.
Untuk pedagang, manfaatnya antara lain, dapat menghindari uang palsu, tidak sulit mencari kembalian, serta terjaganya inflasi atau harga yang diakibatkan dari pembulatan harga saat kesulitan mencari kembalian. Ini sebagai jawaban atas keluhan pedagang pasar mengenai uang tunai yang beredar di pasar dalam kondisi tidak layak edar. Juga untuk meningkatkan inklusi keuangan dan sebagai credit profile para pedagang saat mengajukan kredit di perbankan.
“Sedangkan bagi pembeli, memudahkan dalam melakukan transaksi secara nirsentuh yang aman, nyaman, dan praktis, serta mencegah penularan Covid 19. Pembeli juga mudah membayar, tak dirugikan dengan pembulatan harga barang. Tanpa saling sentuh, sehingga aman dari virus juga,” bebernya.
Diungkapkan lebih lanjut, digitalisasi transaksi digital yang dinamakan program S.I.A.P. QRIS yaitu Sehat Inovatif dan Aman Pakai QRIS. Secara nasional, kick off pada 5 November 2021 lalu di Pasar Tanawangko Sumatera Utara oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Deputi Gubernur BI dan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekraf Kemenko Marves RI.
Di wilayah Karesidenan Pekalongan sendiri, lanjut dia, program SIAP QRIS baru diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Sedangkan total merchant QRIS Eks Karesidenan Pekalongan baru ada 60.321 outlet.
Untuk di Kabupaten Tegal, QRIS sudah diimplementasikan di kawasan wisata Guci. Di mana kini untuk masuk kawasan wisata dan transaksi jual beli, bisa menggunakan QRIS, dengan berbagai platform yang saat ini sudah ada.
Sedangkan di Kabupaten Pemalang, lanjut dia, baru dilakukan sosialisasi pada Rabu (24/11) lalu, dipusatkan di Pasar Buah Pemalang sebagai piloting SIAP QRIS di wilayah setempat. Saat ini, jumlah merchant QRIS di Kabupaten Pemalang sudah siap sebanyak 21.611 outlet. (yan/nra/han/aro)
