alexametrics

Misinya, Menegakkan Keadilan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID – Keberadaan advokat/lawyer sangat penting bagi mereka  yang membutuhkan  konsultasi hukum sebelum melakukan sesuatu yang bisa berakibat risiko hukum.  Namun, yang terjadi, advokat baru dibutuhkan ketika seseorang sudah terjerat hukum.

Seseorang seringkali menggunakan jasa advokat ketika dia sudah terlibat suatu persoalan hukum. Jarang ada seseorang atau lembaga yang sudah menggunakan jasa lawyer sebelum dia terjerat persoalan hukum.

Pemahaman seperti itulah yang menurut Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Semarang, Kairul Anwar SH, MH, yang lazim muncul di masyarakat Indonesia. Advokat cerdas ini mengibaratkan, kebanyakan orang lebih sering membeli obat ketika sakit, daripada membeli vitamin sebelum jatuh sakit.

“Apalagi jika seseorang itu pekerjaannya bersinggungan dengan persoalan hukum. Menurut saya, lebih baik kita menggunakan jasa advokat sejak awal. Sehingga kita tidak sampai salah langkah,” katanya.

Hal itu, menurut Kairul, bukan tanpa alasan. Menurut pria berkaca mata minus tersebut, Indonesia saat ini menganut paham hukum Eropa Kontinental (Civil Law System). Yakni,  di mana semua yang terkait dengan tatanan kehidupan, sudah diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

“Artinya, semua sudah diatur oleh Undang-Undang dan lawyer pasti paham soal peraturan perundang-undangan. Sehingga jika seseorang sudah punya lawyer sejak awal, dia sudah bisa meminta pertimbangan sebelum bertindak salah. Atau ketika dia melangkah ternyata salah, sudah bisa diantisipasi. Nah, masyarakat kita tidak biasa dengan hal itu. Yang ada, setelah dapat masalah, baru cari pengacara,” beber pria yang juga tercatat sebagai komisaris PSIS.

Baca juga:  Kirim Tugas lewat WA Hari ini, Baru Dibalas Besok

Persoalan pemahaman lain yang saat ini muncul di masyarakat, kata Kairul, seringkali advokat  dianggap sebagai ‘dewa’ penolong yang dianggap bisa membebaskan orang ketika terjerat pidana.

“Sebenarnya, tugas lawyer ini bukan untuk membebaskan. Konsepnya hanya untuk memplot sesuai aturan hukum. Akhirnya, saat ini muncul mafia untuk membalikkan keadaan. Ora salah dadi salah, demikian sebaliknya.”

Lebih lanjut Kairul menjelaskan, tugas penting pengacara lainnya adalah pendampingan terhadap klien pada saat pemeriksaan. ”Terutama untuk perkara pidana, karena di situ petugas terkait tidak boleh membuat pertanyaan sifatnya jebakan, kemudian memaksakan kehendak yang harus dijawab seusai kemauan penyidik,” ucap Wakil Ketua DPC Peradi Kota Semarang tersebut.

Karena itu, lanjut Kairul, seorang advokat  juga harus menguasai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ia dapat pada saat mendampingi kliennya pada saat pemeriksaan.

Baca juga:  Setelah Operasi karena Kecelakaan Sepeda, Ganjar Langsung Cek Perkembangan Covid-19 di RSUP Kariadi

“BAP itu ibarat pintu awal masuk ke pada materi pokok. Jadi saat persidangan sidang terbuka untuk umum, BAP dipakai sebagai rel acuanya bener ndak sih. Jadi, pengacara ngerti dulu. Kadang pengacara hanya ngerti cerita dari klien. Nah kalau kita baca BAP, kita akan jadi tahu karena itu dibuat berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan saksi lain.”

Advokat-advokat KAI Jawa Tengah saat diambil sumpahnya, beberapa waktu lalu. (Istimewa)

Misi “Sang Pembela”

Kepala Bidang Hukum dan Pengadilan  DPD KAI Jawa Tengah, Mirzam Adli SH, MH berpendapat, advokat sejatinya  bukan hanya profesi untuk mencari nafkah. Tetapi menjalankan sebuah misi untuk mencapai tujuan menegakkan keadilan. Itulah yang ditakuti penguasa dzalim. Sebab, pengacara tidak memiliki atasan dan tidak terikat dengan status gaji.

Bekerja sebagai advokat, lanjut Mirzam, tidak terpasung dengan ikatan struktural.  Ia dapat melanglang buana ke semua medan pertarungan. Mulai urusan perdata yang belum menjadi sengketa. Lalu, penyidikan yang menjadi wewenang polisi. Hingga beralih ke penuntutan menghadapi jaksa, melakukan banding atas putusan hakim. Bahkan, sampai mendampingi klien menjalani putusan di Lapas. “Ruang kerja pengacara dari A sampai Z, dan kinerja ini tidak dimiliki profesi lain selain dari pengacara,” tegasnya.

Baca juga:  Punya Tekad Kuat Membangun Demak

Maka, tegas Mirzam, kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah ramuan dasar bagi seorang advokat.

Selain itu, di tangan para advokat pula diharapkan dapat menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi suatu negara. Ia melihat HAM seringkali sulit ditegakkan di tangan penyidik (Polri) dan Kejaksaan selaku penegak hukum.

“Banyak mafia hukum di negeri ini. Karena hukum sendiri buatan manusia. Legislatif yang membuat, pasti selalu punya kepentingan dalam membentuk hukum itu sendiri. Agar tidak merugikan pihaknya dan para pemodal.”

Ia mencontohkan, dalam proses peradilan masalah HAM dan KUHAP, masih banyak dilanggar dan diabaikan mereka, demi kelancaran dan tercapainya target penyidikan. Sehingga nasib HAM di setiap negara di dunia ini, hanya dapat diperjuangkan dan ditegakkan melalui penegak hukum bernama advokat.

Karena itu, para advokat harus mempertahankan gelar officium nobile atau profesi terhormat yang mereka sandang terlepas darimana organisasi advokat mereka berada. (bas/taf/isk)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya