alexametrics

70 Persen Pemohon Dispensasi Kawin adalah Siswi SMK

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID – Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang  Junaidi mengungkapkan, dari sekian banyak permohonan dispensasi kawin yang ditangani, mayoritas masih berstatus siswi SMK. Jumlahnya mencapai 70 persen. “Apa mungkin karena pendidikan agamanya kurang ya,” duganya.

Junaidi menambahkan, setiap mengajukan permohonan dispensasi kawin, bukan hanya calon pengantin yang akan menjalani sidang. Namun wali dari kedua belah pihak juga dihadirkan dalam sidang. Sebab, memutuskan untuk memberikan persetujuan menikah bukan perkara mudah. Wali ikut bertanggungjawab dalam persoalan nafkah, keharmonisan, dan lain-lain.

“Mereka kan masih anak-anak, pikirannya belum matang. Jadi harus didampingi. Makannya nanti bagaimana? Tinggalnya di mana? Suasana rumah tangganya seperti apa? Wali harus ikut bertanggungjawab, jangan sampai datang lagi ke sini mengurus perceraian,” tegasnya.

Staf  Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Ninik Jumonita menjelaskan, terdapat beberapa penyebab pernikahan dini. Pertama, kata dia, orangtua belum menjalankan fungsi dan peran keluarga secara maksimal. Hingga anak terlibat pergaulan bebas dan terjadi kehamilan.  “Ketika sudah hamil bagaimana? Ketika balik ke lingkungan sosial akan mendapat stigma negatif, dan solusinya tidak lain adalah menikah dini,” katanya.

Baca juga:  Pemprov Jateng: Sabar, Pembangunan Jatidiri Belum Rampung

Penyebab kedua, lanjut dia, alasan ekonomi. Ninik menjabarkan bagaimana faktor ekonomi bisa menjadi pemicu terjadinya pernikahan anak. “Orangtua mungkin ada, tapi ekonominya tidak mampu mencukupi kebutuhan anak, sehingga jalan satu-satunya ketika punya anak perempuan, yakni dengan dinikahkan dini. Tidak pandemi pun kasus seperti ini marak, apalagi saat pandemi di mana perekonomian juga sulit,”  bebernya.

Ia menemukan fakta di lapangan yang paling rentan terkena perkawinan anak adalah pihak perempuan. “Anak laki-laki itu baru mau menikah jika sudah telanjur menghamili si perempuan, itu pun kalau ketahuan dan tidak kabur,” katanya kesal.

Sementara itu, data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, jumlah dispensasi pernikahan anak di bawah umur dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada 2018 ada 61 permohonan, kemudian pada 2019 ada 105, dan pada 2020 ada 235 permohonan.

Baca juga:  Banjir Kanal Timur Sudah Siap Sambut Musim Hujan, Sungai Beringin masih Dinormalisasi

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Semarang John Richard Latuihamallo mengaku miris dengan tingginya kasus pernikahan usia anak di Kota Semarang. Apalagi rata-rata calon pengantin anak ini masih berstatus siswa SMA/SMK.

“Sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Kalau di bawah itu masih terhitung anak-anak. Menurut saya, idealnya menikah itu kalau laki-laki ya minimal 25 tahun, dan perempuan 22 tahun. Itu baru matang,” kata John Richard Latuihamallo kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (21/2/2021).

Menurutnya, pernikahan anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran dari hak-hak anak, meski terdapat budaya masyarakat yang menempatkan kawin usia anak sebagai sebuah keharusan. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat yang berada di garis kemiskinan, tentu akan menyebabkan kontrol orangtua kepada anak-anak menjadi lebih sedikit.

Baca juga:  Tiga Peredaran Sabu Dikendalikan Napi

“Anak perempuan yang sudah kawin tidak boleh sekolah. Tentu akan membuat kesempatan berkreativitas menjadi terhambat. Maka bisa saja memasukkan anak pada lingkaran kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis,” bebernya. (ifa/cr2/jks/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya