alexametrics

Dewan Usulkan Parkir Sistem Zona

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, PERSOALAN parkir liar di Kota Semarang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Bahkan akibat maraknya jukir liar, diduga menjadi penyebab utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi parkir tidak pernah tercapai. Lebih parahnya lagi, diduga terjadi kebocoran pendapatan dari sektor ini. Karena itu, pembenahan sistem yang baik dalam manajemen parkir harus segera dilakukan.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto mengatakan, parkir merupakan sektor yang seksi untuk PAD sebuah wilayah. Tentunya hal itu juga di Kota Semarang. “Mari kita pikirkan bersama-sama, jangan semua pihak saling menyalahkan satu sama lain,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah membenahi sistem dan memutus mata rantai kebocoran yang terjadi di sektor parkir. Adapun cara yang ia tawarkan yaitu bekerjasama dengan pemilik lahan. Pemilik lahan parkir dalam hal ini diposisikan sebagai koordinator. Pemilik lahan tersebut kemudian menyetorkan pendapatan parkir ke rekening Pemkot Semarang. Untuk besaran dari setoran bisa disesuaikan dengan kesepakatan. Posisi juru parkir (jukir) sendiri sebagai tenaga yang digaji oleh Pemkot Semarang sesuai standar UMK.

“Jadi, masing-masing jukir tidak diperbolehkan membawa uang terlebih dahulu. Ini untuk meminimalkan kebocoran. Karena jukir nanti sudah digaji sesuai standar UMK,” jelasnya.

Untuk karcis juga harus disesuaikan. Maraknya karcis palsu parkir juga harus menjadi perhatian dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang. “Dipetakan terlebih dahulu,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Semarang juga harus menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tentang besaran retribusi parkir di setiap zona. Bisa menjadi contoh awal, yaitu penerapan di pusat kota seperti kawasan Simpang Lima dan sekitarnya. “Khusus wilayah itu ada perwal sendiri, di mana besaran biaya parkir berbeda dengan tempat lain,” tuturnya.

Baca juga:  Kadishub Ancam Seret Jukir Liar ke Pengadilan

Hal itu, lanjutnya, apabila benar-benar diterapkan akan mengoptimalkan PAD Kota Semarang dari sektor parkir. Bahkan, menurut Danur, dari penerapan sistem tersebut pendapatan sektor parkir akan lebih besar jika dibandingkan dengan model parkir berlangganan dan parkir meter. Namun terlebih dahulu yang dilakukan yaitu menertibkan parkir-parkir liar terlebih dahulu. Sejauh ini, lanjutnya, untuk sharing pendapatan dari jukir setiap harinya juga masih rendah. “Katakanlah setiap hari itu pendapatan parkir dari jukir itu Rp 150 ribu, yang disetorkan hanya Rp 25 ribu. Sehingga sangat jauh,” tuturnya.

Menurutnya, rencana penerapan parkir berlangganan juga tidak menjadi solusi dari kebocoran pendapatan sektor parkir. “Itu belum tentu bisa memutus mata rantai dari kebocoran parkir itu sendiri,” ujarnya.

Seperti diketahui di Kota Semarang terdapat 1.500 titik parkir. Baik yang resmi maupun tidak. “Potensi pendapatannya bisa ratusan miliar dari sektor parkir kalau dikelola dengan baik,” katanya.

Kepala Dishub Kota Semarang Endro P Martanto menuturkan, jika saat ini pihaknya terus melakukan penertiban parkir liar. Dalam satu minggu ini saja sudah ada 20 orang jukir liar diamankan dan diserahkan ke Polsek Semarang Tengah. “Prinsip operasi parkir liar itu terus dilakukan, karena itu bentuknya merupakan pungutan liar,” ujar Endro. Maraknya pungutan parkir liar yang besarannya lebih tinggi dari tarif yang sudah ditetapkan dikarenakan minmnya pengawasan dari petugas Dishub Kota Semarang.

Baca juga:  Perlu Inovasi Hidupkan Pasar Klitikan

Endro pun mengakui jika saat ini pihaknya masih kekurangan SDM untuk mengawasi semua titik parkir di Kota Semarang. Meski begitu, pihaknya sudah memetakan tempat parkir yang nantinya dapat dikelola dan berpotensi meningkatkan PAD.

“Ada 47 titik yang sudah kita petakan untuk nanti dikelola dan bisa meningkatkan PAD,” katanya. Di antara 47 titik yang dimaksud tersebut adalah Taman Kasmaran, kawasan Ngaliyan, Undip Tembalang, Unnes Sekaran, dan Tlogosari.

Sementara itu, Polrestabes Semarang  dan Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan terus makukan upaya penertiban dan pencegahan terkait penarikan biaya parkir yang tidak sesuai ketentuan. Meskipun telah terbentuk Satgas Saber Pungli, dua instansi ini juga telah membentuk Satgas Anti Premanisme.

Informasi yang dihimpun, Satgas Anti Premanisme ini telah berjalan, melakukan aksi sidak di berbagai tempat di Kota Semarang. Beberapa pekan terakhir ini, melakukan sidak atau razia di sekitaran Simpang Lima dan pertigaan segitiga muda, sekitaran mal di daerah Jalan Pemuda. Kerja dari satgas gabungan ini juga hampir sama dengan Tim Saber Pungli Kota Semarang yang diketuai oleh Wakasat Polrestabes Semarang AKBP Enriko Silalahi. Menanggapi hal tersebut, Enriko membenarkan adanya pembentukan satgas yang anggotanya dari Polrestabes Semarang dan Dinas Pehubungan Kota Semarang. “Iya, Satgas Anti Premanisme. Salah satu tugasnya ya itu tadi menertibkan,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (1/12).

Namun demikian, Enriko enggan membeberkan secara detail. “Itu beda, bukan aku yang bentuk,” bebernya.

Baca juga:  Parkir Liar, 35 Motor Ditilang, 16 Helm Disita

Terkait kerja dari Tim Saber Pungli Kota Semarang, Enriko mengatakan masih terus berjalan dengan Dishub Kota Semarang. Kegiatan penindakan yang dilakukan Tim Saber Pungli, Enriko menyebutkan telah melakukan sidak ataupun razia diberbagai tempat. “Kegiatan yang kita lakukan penindakan berdasarkan laporan dari masyarakat, sidak dan razia,” tegasnya.

Dari penindakan di lapangan, setidaknya telah ada puluhan jukir liar yang terjaring razia disertai barang bukti uang dan karcis parkir. Mereka yang terjaring razia, selama ini masih dikenakan tindak pidana ringan atau tipiring. “Selama ini masih tipiring. Kita datang melakukan penindakan nanti tidak ada, besok ada lagi. Permasalahannya ya seperti itu, ditindak besok ada lagi,” bebernya.

Kepada masyarakat, Enriko menyampaikan supaya membudayakan memberikan uang kepada jukir sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian berani untuk melaporkan langsung kepada aparat ataupun tim saber pungli manakala merupakan tindak pidana, yang bisa dilakukan untuk penahanan.  “Jadi, menggunakan pasal 368 KUHP pemerasan. Kalau selama ini, kan belum ada. Jadi kita lihat cara-cara dia meminta secara paksa,” ujarnya.

Enriko menambahkan, kerja sama dengan Pemkot Semarang dalam hal ini penanganan jukir liar telah terjalin baik. Namun demikian, pihaknya juga mengimbau kepada perangkat wilayah setempat, utamanya Ketua RT dan RW untuk bersama-sama membantu dalam pencegahan dan pemberantasan jukir liar. “Kepada Ketua RT atau RW, itu terkadang suka memberikan stampel untuk alasan penerimaan khas di RT dan RW. Ya, dilarang untuk memberikan stampel atau bentuk-bentuk lain terkait untuk penerimaan jasa parkir,” katanya. (ewb/mha/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya