alexametrics

WARGA MULAI PINDAH, PENGERJAAN MASIH 2021

Pelebaran Jalan Sriwijaya Molor Lagi

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID,Tingginya tingkat pengguna jalan membuat sejumlah jalan protokol di Kota Semarang kerap mengalami kemacetan. Salah satunya Jalan Sriwijaya. Krodit di jalan ini akibat tingginya pengguna jalan yang tidak diimbangi dengan kondisi infrastruktur yang sepadan. Karenanya, Pemkot Semarang berencana melebarkan Jalan Sriwijaya.

RENCANA pelebaran Jalan Sriwijaya sejatinya sudah menjadi agenda prioritas Pemkot Semarang sejak beberapa tahun yang lalu. Sayangnya, realisasinya hingga saat ini belum juga terwujud. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang sebelumnya merencanakan realisasi pelebaran Jalan Sriwijaya dilakukan pada 2019. Ternyata pelebaran jalan tersebut harus ditunda sampai 2021. Pasalnya, pada 2019 ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk pelebaran Jalan Gajah Raya, Gayamsari.

Plt Kepala DPU Kota Semarang Widoyono menuturkan, pelebaran Jalan Sriwijaya akan tetap dilaksanakan meski molor dari waktu yang ditentukan sebelumnya. “Kita tahun ini prioritaskan untuk Jalan Gajah Raya terlebih dahulu. Karena yang mendesak di jalan itu (Jalan Gajah Raya),” kata Widoyono kepada RADARSEMARANG.ID.

Padahal sejauh ini pembebasan lahan untuk proyek pelebaran Jalan Sriwijaya sudah berjalan. Data DPU Kota Semarang, pembebasan lahan untuk proyek pelebaran Jalan Sriwijaya sudah mencapai 40 persen. Pembebasan lahan sudah dilakukan di sepanjang jalan dari Makam Pahlawan Giri Tunggal hingga depan eks Wonderia. “Makam Pahlawan sampai Wonderia sudah kita bebaskan,” ujarnya.

Rencananya, Jalan Sriwijaya yang sebelumnya memiliki lebar 19 meter akan diperlebar menjadi 25 meter. Pembebasan lahan dilakukan di bagian kanan dan kiri jalan dengan lebar 2 dan 3 meter.

Baca juga:  Masuk Tahap Lelang, Pelebaran Jalan Sriwijaya Dikebut

Dikatakannya, lebar 25 meter untuk Jalan Sriwijaya sudah ideal mengingat tingginya intensitas lalulintas di jalur tersebut. Untuk total panjang Jalan Sriwijaya yang akan dilebarkan 1.735 meter. Selain untuk mengurai kekroditan arus lalu lintas, pelebaran Jalan Sriwijaya juga untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan tersebut. “Dengan jalan yang lebar dan lega, kekroditan lalulintas diharapkan akan berkurang,” katanya.

Dikatakannya, pelebaran Jalan Sriwijaya juga akan bermanfaat untuk warga yang memilikin investasi di sepanjang jalan itu. Harga tanah otomatis akan melambung. Tentunya ekonomi juga akan lebih bergeliat di sepanjang Jalan Sriwijaya. “Untuk besaran ganti untung pembebasan lahan itu yang menentukan tim appraisal,” ujarnya.

Ketika ditanya besaran anggaran pembebasan, ia mengatakan jika masih dalam tahap pembahasan. “Meski sudah berjalan sebagian, namun anggaran pasti belum ditentukan karena itu akan menggunakan anggaran APBD yang besar,” tuturnya.

Data DPU Kota Semarang juga menyebutkan jika jumlah kepala keluarga (KK) yang akan terdampak dari proyek tersebut lebih dari 150 KK. Meski begitu, sebagian besar lahan terdampak didominasi oleh tanah negara. “Kurang lebih 95 persen yang terdampak adalah tanah negara,” katanya.

Dikatakannya, dari ratusan KK terdampak tersebut beberapa memang sudah menempati wilayah itu selama puluhan tahun. “Ada yang sudah menetap sampai 30 tahun di situ,” ujarnya.

Meski begitu, besaran ganti untung akan tetap diserahkan kepada tim appraisal. Termasuk tanah negara apakah akan diganti atau tidak nanti tergantung hasil kajian tim appraisal.

Mengenai pelebaran Jalan Sriwijaya, lanjutnya, termasuk kebutuhan mendesak. Sebelumnya juga sudah diinformasikan jika anggaran untuk pelebaran tersebut memakan sampai Rp 10 miliar.

Baca juga:  Ekspresikan Lawak Semarangan lewat Sosial Media

Namun besaran tersebut kemungkinan bisa berubah. “Ini masih dalam tahap pengkajian anggaran juga. Sementara fokus anggaran masih untuk pelebaran di Jalan Gajah Raya arah MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah),” tuturnya.

Ketua RW 2 Kelurahan Pleburan Hardi Handayani mengatakan, warga terdampak pelebaran Jalan Sriwijaya batal bedol desa. Setelah mendapatkan ganti untung, mereka memutuskan untuk berpindah masing-masing.

”Rencananya, setelah mendapat ganti rugi warga memang akan bedol desa. Tapi setelah  nominalnya yang berbeda-beda, ada yang mendapat Rp 100 juta, ada yang Rp 150 juta, akhirnya tidak jadi. Mereka pencar-pencar pindahnya,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Berdasarkan kabar yang ia terima, kebanyakan dari mereka berpindah ke sejumlah daerah di Semarang dan sekitarnya. Ada yang di Gunungpati, Pucang Gading dan beberapa daerah lainnya.

Hardi memastikan ganti untung sudah diterima warga, untuk bangunan dan tanaman, termasuk untuk fasilitas umum. Meskipun sebenarnya sepanjang jalur yang akan digunakan untuk pelebaran Jalan Sriwijaya adalah lahan hijau milik pemerintah.

Sampai saat ini 90 persen warga terdampak sudah pindah tempat tinggal. Hanya ada beberapa yang mengontrak belum meninggalkan lokasi. ”Kalau KK-nya, ada sekitar 80-an itu yang terkena dampak pelebaran Jalan Sriwijaya. Sudah hampir semuanya pindah, tinggal beberapa saja,” kata dia.

Baca juga:  Onggorawe-Mranggen Telan Rp 12 Miliar Kepras Pagar dan Rumah Warga 

Mengenai pembangunan jalan, Hardi tidak mengetahui secara pasti kapan akan dimulai. Ia mengaku belum mendapatkan informasi jadwal pembangunan pelebaran jalan. Saat ini, memang baru dilakukan pembongkaran hunian. ”Yang lebih tahu dari Dinas PU. Kami belum mendapat informasi kapan akan mulai dibangun,” akunya.

Sepengetahuannya, pelebaran Jalan Sriwijaya akan dimulai dari Makam Pahlawan Giri Tunggal hingga Taman Singosari. Nantinya sungai yang ada saat ini akan berada di tengah jalan. Sungai akan memisahkan antara dua jalur. ”Lebarnya 18 meter atau berapa gitu. Itu yang tahu pastinya dari DPU,” kata dia.

Berdasar informasi yang dihimpun koran ini, rata-rata warga terdampak bermata pencaharian sebagai wirausahawan. Mereka mendukung rencana pemerintah untuk melakukan pelebaran Jalan Sriwijaya.

Masyarakat memang menyadari bahwa bangunan yang mereka tinggali berada di jalur hijau milik pemerintah. Hanya saja, mereka mengaku telah mengantongi izin untuk mendirikan bangunan. Mereka juga sudah tinggal di daerah ini sejak tahun 90an.

Lurah Pleburan Supriyo Burham mengatakan, tidak hanya menerima ganti untung, pemerintah juga memperbolehkan warga membawa barang-barang bongkaran rumah mereka. Seperti kusen pintu atau jendela. Pemerintah, dalam hal ini DPU, juga menyediakan armada yang dapat dimanfaatkan warga untuk mengangkut barang-barang mereka. ”Informasinya seperti itu,” ujarnya kepada RADARSEMARANG.ID. (ewb/sga/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya