Diminta Cap Jempol, Sertifikat Tanah 8.250 M2 sudah Berganti Nama

Perjuangan Mbah Sumiatun, Petani Demak yang Sawahnya Diserobot Oknum Perangkat Desa

496
CARI KEADILAN: Mbah Sumiatun didampingi anaknya memperlihatkan putusan MK yang dimenangkannya kepada Tim Kuasa Hukum BKBH Karman Sastro di Fakultas Hukum Unisbank Semarang. (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CARI KEADILAN: Mbah Sumiatun didampingi anaknya memperlihatkan putusan MK yang dimenangkannya kepada Tim Kuasa Hukum BKBH Karman Sastro di Fakultas Hukum Unisbank Semarang. (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, Perjuangan Sumiatun, 68, mempertahankan sawahnya pantang menyerah. Petani warga Desa Balerejo RT 05 RW 02 Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak ini terancam kehilangan sawah seluas 8.250 meter persegi yang kini sudah beralih tangan. Tanahnya itu akan dieksekusi PN Kabupaten Demak melalui proses hukum yang tidak wajar.

ADENNYAR WYCAKSONO, Radar Semarang

Tangan Mbah Sumiatun memegang erat lengan Hartoyo, salah satu putranya. Ia akan memberikan keterangan di aula kampus Unisbank di lantai tujuh. Mbah Sumiatun tampak ketakutan ketika akan masuk lift. Pegangan tangannya ke Hartoyo semakin erat. “Kulo wedi, Mas. Urung pernah numpak ngene iki (lift, Red),” (Saya takut mas, belum pernah naik seperti ini),” kata Sumiatun lirih. “Gak opo-opo mak, kene cekelan aku,” sahut Hartoyo.

Kasus Mbah Sumiatun sendiri bergulir setelah sawah miliknya seluas 8.250 meter persegi sudah beralih tangan ke nama orang lain. Bahkan sawah itu akan dieksekusi oleh PN Kabupaten Demak melalui proses hukum yang tidak wajar. Diduga Sumiatun menjadi korban penipuan oleh salah satu perangkat desa setempat. Atas kasus itu, Mbah Sumiatun mengadu ke Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unisbank Semarang.

“Peralihan tanah ini dilakukan dengan cara curang. Artinya, Mbah Sumiatun ditipu oleh seseorang bernama Mustofa,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Demak Misbahul Munir.

Penipuan tersebut, lanjut dia, terjadi saat Mustofa, perangkat desa yang menjadi mantri suntik, datang bersama dua orang notaris. Singkat cerita, ia diminta untuk membubuhkan cap jempol di atas kertas kosong dan diiming-imingi akan diberikan bantuan pakan ternak. “Karena beliau takut dan dipaksa, akhirnya mau cap jempol. Ternyata sertifikatnya sudah berbalik nama menjadi Mustofa atau sudah proses jual beli,” jelasnya.

Mbah Sumiatun sendiri menceritakan runtutan awal mula ia tertipu. Seingatnya kasus itu terjadi pada 2010. Dengan bahasa Jawa, ia mengaku tidak tahu, ketika harus membubuhkan cap jempol di atas kertas. Apalagi ia tidak bisa membaca dan menulis.

“Saat itu saya tidak tahu, saya sama suami di rumah dan masih momong cucu. Kebetulan bapak lagi sakit dan hanya bisa tiduran. Tahu-tahu ada tiga orang datang, bilang kalau akan dapat bantuan pakan ternak, saat itu saya disiruh cap jempol,” ujarnya.

Sawah yang dimiliki Mbah Sumiatun sendiri adalah harta satu-satunya yang dimiliki. Sawah tersebut menjadi tempatnya bekerja untuk bertahan hidup. “Itu mata pencaharian saya, tidak akan saya jual,” ucapnya haru.

Tim Kuasa Hukum BKBH Fakultas Hukum Unisbank Semarang Sukarman mengatakan, perkara ini akan ditangani demi tegaknya hukum, apalagi tanah milik Mbah Sumiatun akan segera dieksekusi oleh PN Demak. “Masalah terjadi ketika Mustofa menjaminkan sertifikat tanah ke bank, tapi ia tidak bisa membayar dan akhirnya dilakukan proses lelang,” tuturnya.

Dalam kasus tersebut, tanah Mbah Sumiatun sudah berbalik nama atas nama Mustofa. Pada 2010, keluarga pun sudah melaporkan ke Polres Demak, dan Mustofa telah ditetapkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) karena ada unsur pidana. Mbah Sumiatun juga sudah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadian Negeri Demak yang mana putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada 2015.

“Putusan tersebut dimenangkan Mbah Sumiatun dengan isi putusan di antaranya. Pertama, membatalkan kuasa akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak milik dari penggugat (Mbah Sumiatun) kepada tergugat Mustofa karena secara hukum telah terjadi perbuatan melawan hukum. Kedua, menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah sertifikat hak milik Nomor 11 atas nama Sumiatun binti Maksum,” paparnya.

Sayangnya, keputusan hukum diabaikan oleh Kantor Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Demak. BPN malah diketahui telah menerbitkan sertifikat Nomor 11 tersebut dengan nama pemilik baru, Mustofa.

Sukarman menjelaskan, ATR/BPN Kabupaten Demak diduga telah melakukan pelanggaran atas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Indonesia.

“Dugaannya penerbitan sertifikat tanah salah dalam penerapannya dan tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal ini kami bersama Mbah Sumiatun mengajukan dan menguji di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Semarang terkait penerbitan sertifikat tersebut,” tegasnya.

Sukarman juga meminta agar Pengadilan Negeri menghormati putusan MK, sehingga tidak meneruskan pemenang lelang. Pihaknya mengaku juga akan meminta Komisi Yudisial Jateng untuk melakukan monitoring selama proses persidangan, sehingga lebih terbuka tidak ada intervensi. “Tujuannya agar publik tahu, keadilan bisa ditegakkan dan bisa mengawasi seksama pokok dari perkara yang menimpa orang kecil seperti Mbah Sumiatun,” katanya. (*/aro)

Tinggalkan Balasan