alexametrics

Ditentang Sejumlah Musisi, Ebiet G Ade Turun Tangan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Aksi penolakan sejumlah musisi Tanah Air terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, mendapat “perlawanan”. Penolakan PP karena dinilai merugikan para musisi dan pencipta lagu.

Musisi seninor yang juga salah satu Komisioner LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif), yakni Ebiet G Ade pun merasa perlu turun tangan.

Diketahui, salah satu poin kritikan kalangan musisi seperti yang sempat dilontarkan Indra Lesmana Cs beberapa waktu lalu adalah soal pengelolaan royalti yang dipasrahkan kepada perusahaan swasta.

Dilansir dar jawapos.com, Ebiet lantas memberikan penjelasan. Ia menyampaikan bahwa keteribatan pihak swasta semata untuk membantu pembentukan SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik).

Baca juga:  Hyun Bin dan Son Ye-jin Umumkan Rencana Menikah

Dalam PP tersebut, lanjut pria berkacamata itu, LMKN dalam membangun SILM boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. “Kita kan enggak mungkin bikin SILM sendiri. Semua yang kita jalankan dalam upaya meningkatkan royalti setinggi-tingginya,” kata Ebiet ditemui di bilangan Kemang, Jakarta Selatan.

Lantas, bagaimana dengan pemotongan royalti sebesar 20 persen oleh pihak korporasi dan 20 persen lagi oleh Lembaga Manajemen Kolektif? Menjawab pertanyaan ini, pencipta lagu Titip Rindu Buat Ayah ini mengaku hal itu baru sebatas penafsiran. Kata ebiet,  tidak mungkin royalti dipangkas sebesar itu, karena akan merugikan kalangan pencipta lagu.

“Menurut saya orang bisa menafsirkan ABC, tapi faktanya nanti kita bisa lihat dalam proses perjalanan ke depan.” Ebiet mengaku sebenarnya tidak dalam posisi  mau dipotong. “Kalau dipotong, rugi saya. Tapi tentu kita harus logis ya untuk membangun sistem itu diperlukan biaya.”

Baca juga:  Hendi Nyanyi Bareng Power Slaves

Lantas,  apakah pemotongan sampai 20 persen oleh korporasi tidak akan dilakukan? Ebiet belum bisa memberi kepastian. Ebiet tidak menyatakan hal itu benar atau salah. “Tapi, seiring perjalanannya waktu nanti akan kelihatan. Kan Permen masih bisa direvisi, bisa diperbaiki.”

Diketahui, sejumlah musisi seperti Melly Goeslaw, Indra Lesmana, Once Mekel, Yovie Widianto, Thomas Ramdhan, Tompi, Endah Widiastuti, Iga Massardi, Bondan Prakoso, Sandhy Sondoro, dan lainnya,  menyatakan keberatan atas PP tentang pengelolaan royalti. Mereka  tegas menolak PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang dinilai akan merugikan para musisi dan pencipta lagu.

Baca juga:  Nadiem dan Ebiet G Ade Terima Anugerah Konservasi Unnes

Mereka menolak karena menilai peraturan tersebut bukannya membantu tata kelola industri musik Indonesia menjadi lebih baik dengan teknologi Sistem Informasi Musik dan Lagu (SILM). Sebaliknya, peraturan tersebut malah dinilai akan melanggengkan praktik pengambil-alihan fungsi negara oleh korporasi yang ditunjuk tanpa proses yang transparan dan akuntabel.

“Ketentuan dalam PP 56/2021 dan Permenkumham 20/2021 telah menyerahkan kewenangan yang sangat besar kepada korporasi. Apalagi penunjukan dilakukan secara tertutup, tidak transparan dan terindikasi mengandung konflik kepentingan. Tanpa melalui uji publik dan konsultasi dengan para pencipta dan para pemangku kepentingan yang lain,” kata Indra Lesmana selaku inisiator dari Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia (AMPLI). (jawapos.com/isk)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya