Warga Ramai-Ramai Tolak Sensus Ekonomi 2026, Ternyata Pertanyaan Ini yang Bikin Risih

RADARSEMARANG.ID — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di berbagai wilayah mulai mendapat penolakan dari warga. 

Banyak masyarakat merasa risih dan enggan membukakan pintu bagi petugas sensus karena materi pertanyaan yang dinilai terlalu masuk ke ranah pribadi.

Bukan tanpa alasan, penolakan ini dipicu oleh kekhawatiran warga bahwa data yang mereka berikan akan bocor atau disalahgunakan untuk mendasari penarikan pajak baru oleh pemerintah.

Baca Juga: Berlaku Mulai 20 Juli! Ini Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026 Pakai HP Tanpa Antre

Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi yang Bikin Warga Resa

Berdasarkan laporan di lapangan, terdapat empat poin Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi sensitif yang paling sering memicu perdebatan dan penolakan dari warga:

• Nomor Induk Kependudukan (NIK): Warga khawatir pencatatan NIK yang dikombinasikan dengan data keuangan rawan memicu kebocoran data pribadi.
• Detail Omzet dan Pendapatan: Pertanyaan mengenai jumlah gaji bulanan atau keuntungan bersih usaha dinilai terlalu sensitif dan ditakuti menjadi acuan target pajak
• Kepemilikan Aset Rumah Tangga: Petugas sensus menanyakan aset spesifik yang dimiliki, mulai dari simpanan emas hingga jumlah tabung gas di rumah.
• Rincian Kekayaan Keluarga: Pendataan menyeluruh terhadap kondisi finansial keluarga membuat warga merasa privasinya dilanggar.

Penjelasan BPS: Data Bukan untuk Pajak

Menanggapi fenomena penolakan yang meluas, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan klarifikasi tegas. 

BPS menjamin bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang.

Baca Juga: Berlaku Mulai 20 Juli! Ini Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026 Pakai HP Tanpa Antre

BPS menegaskan bahwa data sensus murni digunakan sebagai acuan pemetaan peta ekonomi nasional dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan Direktorat Jenderal Pajak.

Meskipun demikian, krisis kepercayaan publik terhadap keamanan data negara membuat sosialisasi di tingkat rukun tetangga (RT) kini harus diperketat agar program nasional ini tetap berjalan lancar.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 murni untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan maupun penghapusan bansos.