alexametrics


Investasi Ilegal Rugikan Rp 117,4 Triliun

Rekomendasi

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak tahun 2011 sampai dengan 2021 ini, mencapai Rp 117,4 triliun. Terkait hal tersebut, sejak dibentuk tahun 2017 hingga 2021 ini, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau disebut Satgas Waspada Investasi (SWI) telah melakukan penanganan terhadap 1.053 investasi ilegal, 3.365 fintech lending ilegal, dan 160 gadai ilegal.

Hal tersebut disampaikan seusai dilakukannya Focus Group Discussion (FGD) sembilan anggota SWI di Jateng yang terdiri atas OJK Regional 3 Jateng dan DIJ, Polda Jateng, BI Kpw Provinsi Jateng, Kejati Jateng, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kanwil Kementerian Agama (Kemenag), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng, Kamis (12/8/2021).

Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIJ, Aman Santosa menyatakan saat ini marak ajakan penanaman uang melalui produk investasi yang didesain agar tidak termasuk dalam produk investasi yang diatur peraturan perundang-undangan. “Kini semakin bervariasi jenis dan bentuk serta sasarannya. Selain itu, pelaku investasi ilegal memanfaatkan tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih kurang,” tandasnya.

Sedangkan berdasarkan survei OJK tahun 2019, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jateng tergolong masih rendah yakni sebesar 47,38 persen. Namun sudah lebih tinggi dibandingkan dari Indeks Literasi Nasional sebesar 38,03 persen. “Hal ini mencerminkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan, khususnya produk investasi keuangan yang legal,” kata Aman.

Ketua SWI Tongam L Tobing menyampaikan, modus investasi ilegal yang saat tengah merebak yaitu, penawaran investasi dengan modus penanaman pohon jabon dengan pembagian 70 persen (pemilik pohon) 20 persen (pemilik tanah) 10 persen. Penawaran investasi dengan imbal hasil tetap seperti produk perbankan. Money game dengan sistem berjenjang dengan like dan view video aplikasi media sosial Tiktok. Penawaran investasi berkedok cryptoasset/cryptocurrency dengan imbal hasil tetap, yaitu 0,5-3 persen per hari atau 15-90 persen per bulan. Penyelenggara exchanger aset kripto tanpa izin Bappebti, dan Penawaran Investasi Ternak Semut Rangrang dengan iming-iming imbal hasil 50 persen dalam jangka waktu 5 bulan.

Selain itu, di tengah pandemi masih marak penawaran pinjaman online (pinjol) ilegal yang melakukan kegiatan usaha tanpa seizin OJK. Bahkan kerap melakukan pelanggaran pidana yang merugikan masyarakat, di antaranya penipuan dan penggelapan. “Kami juga menemukan proses penagihan tunggakan pinjaman yang dilakukan dengan penyebaran konten pornografi, pencemaran nama baik, manipulasi data, dan pengancaman,” ungkap Tongam.

Terhadap kelompok pinjol ini, OJK bersama SWI di antaranya Kominfo dan kepolisian, melakukan pemblokiran terhadap situs-situs pinjol tersebut dan pelanggaran tindak pidananya ditangani oleh kepolisian.

“Beberapa waktu yang lalu masing-masing anggota SWI sepakat meningkatkan peran dan tugasnya sesuai kewenangannya untuk memberantas kejahatan pinjaman online ilegal,” tandasnya. (cr8/ida)

Artikel Menarik Lainnya

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya