alexametrics


Pinjol Ilegal Merajalela, 3.193 Situs Diblokir

Rekomendasi

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Situs pinjaman online (pinjol) ilegal semakin marak dan merajalela. Meski hanya ada satu yang melakukan aduan terkait pinjol, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi telah memblokir 3.193 situs pinjol ilegal.

Kepala OJK Regional Jateng-DIJ, Aman Santosa menyatakan sudah ada regulasi pinjol atau fintech. Yakni, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016. Dengan regulasi ini, industri LPMUBTI atau Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending dapat tumbuh dan bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat. “Namun nyatanya situs pinjol ilegal semakin merajalela, bahkan kerap berujung kasus penipuan,” jelas Aman.

Makanya, perusahaan pinjol yang legal atau terdaftar di OJK baru 147 perusahaan. Sedangkan yang sudah mendapatkan izin, baru dari OJK baru 131 perusahaan fintech. Ini secara hukum tercatat di OJK. “Kalau yang ilegal tidak tahu jumlah pastinya, karena situs pinjol ilegal ada dimana-mana dan siapapun bisa membuat,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Untuk kerugian yang diakibatkan penipuan pinjol yang telah terdaftar, pihaknya dapat memberikan sanksi. Karena keberadaan perusahaan dan regulasinya jelas. Namun untuk menangani adanya banyak pinjol ilegal, ia hanya bisa memblokir situs-situs tersebut. “OJK tak bisa memberikan sanksi kepada pinjol ilegal, karena tak ada identitas pasti dari penyedia jasa pinjol. Meski begitu, telah menjadi tugas OJK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri keuangan yang sehat,” ujar Aman.

Terkait pinjol ilegal yang merajalela dan meresahkan, mereka kerap menggunakan data pribadi untuk mengancam peminjam uang agar segera membayar utang. Peminjam dipermalukan di kalangan orang-orang terdekat sehingga tertekan untuk segera melunasi. Lebih berbahaya lagi bagi kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.

Memang banyak kemudahan yang disediakan pinjol ilegal, namun ada resiko besar pula. Banyak aduan peminjam yang tak dapat melunasi utang lantaran bunga besar yang diberikan membuat jumlah utang berlibat ganda. Bahkan bunga berbunga. “Makanya kami selalu sampaikan kepada masyarakat, pinjamlah uang hanya kalau darurat dan bukan gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

Sebagian masyarakat juga kerap mengabaikan ketentuan dan perjanjian peminjaman saat mencari pinjaman. Asal uang yang dibutuhkan telah sampai di tangan, konsumen asal menyetujui dan bertanda tangan. Saat tagihan datang dalam jumlah besar, konsumen kaget karena tidak membaca ketentuan dari awal secara detail.

“Kami tidak bisa mengendalikan semua situs ilegal. Karena mereka ada di dunia maya dan terus berlipat ganda. Makanya yang bisa kami lakukan ya mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pinjol,” jelasnya.

Menurutnya dengan edukasi masyarakat dapat membentengi diri dan tidak mudah terbuai dengan tawaran pinjaman online yang terus bermunculan. Lalu konsumen yang akan menggunakan jasa fintech perlu memahami resiko dan kewajiban sebelum meminjam. Seperti halnya membaca perjanjian secara detail. “Kalau konsumen terjebak di situasi yang utangnya berlipat ganda dan mengalami kesulitan, kami bisa bantu mediasi kalau dia pinjam di perusahaan yang terdaftar,” paparnya.

Sejauh ini, pihaknya hanya menerima laporan konsumen tak lebih dari lima dalam sebulan. Ia juga mengatakan OJK akan terus melayani aduan, khususnya untuk fintech terdaftar yang terbukti melakukan penyelewengan. Sedangkan untuk edukasi telah dilakukan melalui berbagai platform. Mulai dari webinar, sosialisasi berkala, hingga media cetak. (taf/ida)

Terbaru

Populer

Lainnya