Amankan Rp 94,5 M Penerimaan Pajak

411

SEMARANG – Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS atau Faktur Fiktif) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I kembali melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak (WP) yang ditengarai menggunakan faktur fiktif. Dari hasil pemanggilan tersebut terhadap 30 WP, 7 WP hadir dan mengakui telah mengkreditkan faktur fiktif senilai Rp 28,6 miliar.

Kepala Kanwil DJP I Jateng Dasto Ledyanto mengatakan, pemanggilan terhadap WP ini merupakan lanjutan dari klarifikasi yang telah dilakukan l 23 Juni 2015 – 10 Juli 2015. Total faktur fiktif yang telah diakui sampai 10 Agustus 2015 mencapai Rp 94,5 miliar atau 63 persen dari total Rp 150,5 miliar, yang berasal dari 81 WP Pengguna faktur fiktif yang sudah mulai melakukan pembetulan SPT dan melakukan pembayaran atas faktur fiktif yang telah dikreditkan.

Satgas Faktur Fiktif berencana akan mengadakan klarifikasi tahap II pada tanggal 18Agustus – 4 September 2015. Satgas akan memanggil 120 WP Pengguna faktur fiktif dengan total nilai lebih dari Rp 56 Milyar. Dari 120 WP, 23 WP telah dipanggil pada klarifikasi tahap I tetapi tidak hadir. “DJP telah berupaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan faktur fiktif melalui Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan pemberian Sertifikat Elektronik untuk penerbitan e-faktur. Pemberlakuan e-faktur merupakan wujud peningkatan layanan DJP bagi PKP yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya pembuatan faktur pajak,” jelasnya.

Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto akan terus mengawasi pembayaran faktur fiktif tersebut. Bila WP tidak melunasi faktur fiktif yang telah dikreditkan dalam jangka waktu yang ditentukan, WP akan diusulkan ke proses pemeriksaan bukti permulaan. Seluruh WP dihimbau dan diharapkan dengan kesadaran sendiri akan mengungkapkan ketidakbenaran atas pengkreditan faktur fiktif tersebut.

Seiring dengan telah dicanangkannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, seluruh penunggak pajak tersebut dihimbau agar segera membetulkan SPT-nya dan melunasi tunggakan pajaknya serta menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kepatuhan pajak. “Mereka akan diberikan fasilitas untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak tersebu,” uangkapnya. (tya/smu)