RADARSEMARANG.ID, Semarang — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah mengkaji ulang Kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Ketua PGRI Unifah Rosyidi menilai ada sejumlah kebijakan pendidikan di era sebelumnya yang perlu dikaji ulang.
Menurutnya, perubahan kurikulum sah saja dilakukan demi perbaikan mutu pendidikan nasional.
"Soal Merdeka Belajar, itu kemasan yang dipaksakan," kata Unifah, Rabu (6/11).
Baca Juga: Kisi-kisi Materi Seleksi Kompetensi Bidang CPNS dan Jadwal Terbaru
Baca Juga: Sejarah, Makna, Tujuan, Tema, Filosofi, Logo, Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November
Unifah menyoroti beberapa aspek Merdeka Belajar yang menurutnya keliru.
Pertama, penghapusan ujian nasional (UN).
Dia berkata kebijakan itu justru menghilangkan kesempatan memetakan mutu pendidikan.
Dia berkata Asesmen Nasional (AN) yang dibuat sebagai pengganti UN tidak bisa merekam mutu pendidikan nasional.
Padahal, pemetaan itu diperlukan untuk merumuskan ulang kebijakan pendidikan.
Unifah juga menyoroti program guru penggerak yang menjadi bagian Merdeka Belajar.
Dia berpendapat program ini hanya menimbulkan kecemburuan di antara para pengajar.
Baca Juga: Ini Daftar 48 Nama Menteri dan Kepala Lembaga Presiden H Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Lantik 55 Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Nama-namanya
Baca Juga: Sejarah, Tujuan, Pengertian dan Alasan Pemerintah Menetapkan Hari Santri Nasional 22 Oktober
"Yang penggerak dikasih semua keistimewaan, yang ini (bukan guru penggerak), enggak," ujarnya.
Dia juga merasa Merdeka Belajar hanya slogan. Padahal, metode pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning) bukan hal yang baru.
"Pembelajaran orang dari tahun 80-an saja sudah ada CBSA, Cara Belajar Siswa Aktif.
Jadi, student centered yang sekarang diagung-agungkan itu bukan sesuatu barang baru," ujarnya.
Unifah mendukung bila Mendikdasmen Prof Dr Abdul Mu’ti mengkaji ulang kurikulum Merdeka Belajar.
Dia berharap perubahan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.
"Jadi adjustment-nya bukan berdasarkan keinginan menterinya, tapi kebutuhan bangsa menghadapi tantangan. Kebutuhan nasional adjustment-nya," ucap Unifah.
Baca Juga: Profil K.H. Taj Yasin Maimoen, dari Santri untuk Negeri, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024-2029
Baca Juga: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Semarang Masa Khidmah 2024-2029 Resmi Dilantik
Baca Juga: Ini Dia Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Semarang Masa Khidmah 2024-2029
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti membocorkan tentang model pembelajaran baru bagi para murid untuk pendidikan dasar dan menengah.
Dalam perbincangannya yang beredar di Media sosial Prof Abdul Mu’ti mengungkapkan: materi pelajaran bagi siswa saat ini masih terlalu banyak.
Karena itu materinya akan dikurangi tetapi mendalam.
Untuk itu, dia menjelaskan model pembelajaran akan diarahkan dengan model Kurikulum Deep Learning.
Menurut Prof Dr Abdul Mu’ti yang dimaksud dengan deep learning yakni materi pelajaran yang disampaikan akan terbilang ringan.
Meski demikian, cara penjelasannya dilakukan mendalam.
“Materi Pelajaran mungkin ringan tetapi cara menjelaskannya mendalam sehingga dengan cara itu, guru bisa berimprovisasi dan murid bisa berkembang keinginannya.” ujar dia lewat video yang beredar di media sosial.
Prof Abdul Mu’ti mengatakan model pembelajaran tersebut sudah ada sejak tahun 1995 saat dirinya sedah berkuliah di Australia.
Seperti diketahui Prof Dr Abdul Mu’ti mendapatkan gelar Master of Education di Flinders University Adelaide Australia.
Prof Dr Abdul Mu’ti menjelaskan pembelajaran deep learning ini memiliki kontekstualissasi.
“Kita arahkan dengan pembelajaran mindful, pembelajaran meaningful, dan pembelajaran joyful” jelasnya. (fal/bas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
