RADARSEMARANG.ID — Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, menjadi lautan massa saat ribuan guru honorer dari berbagai sekolah swasta menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis (30/10/2025).
Polisi mengerahkan 1.597 personel untuk mengamankan demo yang digelar oleh sejumlah organisasi guru hari ini.
Massa kelompok guru swasta tersebut menggelar demo di sekitar Monas Jakarta Pusat.
Baca Juga: Gratis Download Kalender 2026 Lengkap Tanggal Merah, Cuti Bersama, Long Weekend Sesuai SKB 3 Menteri
Kelompok massa tersebut terdiri atas gabungan organisasi guru, yaitu Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) serta beberapa elemen massa lainnya.
Mereka menyuarakan aspirasi yang selama ini terpendam terkait status dan kesejahteraan mereka.
Awalnya kelompok massa guru tersebut berkumpul di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Kemudian, berdasarkan informasi di akun X TMC Polda Metro Jaya, massa kelompok guru itu mulai berjalan dari Masjid Istiqlal ke arah Monas.
Massa mulai berjalan dari Masjid Istiqlal ke kawasan Monas pada pukul 07.11 WIB.
Mereka dibantu pengamanan dari petugas kepolisian.
Berdasarkan foto yang diunggah, terlihat massa yang menggunakan ikat kepala itu berjalan kaki ke arah Monas.
Sementara itu, kendaraan lainnya dapat melintas di jalur lain, lalin terpantau padat.
Aksi ini digelar untuk menuntut pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Umum Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, menegaskan bahwa aspirasi mereka sederhana, tetapi penting, yakni menuntut kesetaraan perlakuan antara guru madrasah dan guru di sekolah negeri.
“Di madrasah ada RA, TK, MI, MTS, dan Aliyah. Dasar hukumnya sama, undang-undang guru dan dosen, tapi perlakuannya berbeda. Tidak ada kuota PPPK atau ASN untuk guru madrasah swasta,” kata Heri di lokasi, Kamis.
Heri menyebutkan, aksi ini menjadi puncak dari rangkaian pengaduan yang sebelumnya telah mereka sampaikan ke DPR, Kementerian Agama, Kementerian PAN RB, hingga Badan Legislasi.
“Kalau Presiden Prabowo berkenan, urusan selesai. Tapi kalau tidak, guru madrasah akan terus berjuang, bahkan sampai bermalam di sini,” keluhnya.
Selain pengangkatan sebagai ASN atau PPPK, para guru juga menyampaikan beberapa tuntutan Guru Honorer lain, yakni:
- Penerbitan SK PPPK bagi guru bersertifikasi tanpa diskriminasi.
- Pelunasan tunggakan inpassing 2012–2014.
- Stop diskriminasi terhadap guru swasta madrasah.
Demo Guru Honorer 2025
“Kami mendidik anak-anak bangsa, membina akhlak di daerah. Kami ingin diakui dan diberi ruang kesejahteraan setara guru negeri. Sudah puluhan tahun kami menunggu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala BKN buka suara soal hal tersebut.
Setelah kemarin massa guru honorer menggelar aksi di Jakarta meminta agar statusnya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan akan mengkaji tuntutan itu.
"Kami sedang pelajari," ujar Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, Jumat (31/10/2025). (fal)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
