Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Pengelolaan Dana Desa Transparan dan Akuntabel

W
Penulis: Wahib Pribadi❯

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Fathan Subchi bersama Ketua BPK RI Isma Yatun dan Bupati Demak dr Eisti
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Fathan Subchi bersama Ketua BPK RI Isma Yatun dan Bupati Demak dr Eisti
 


Advertisement

RADARSEMARANG.ID, Demak - DPR dan BPK RI mendorong pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Demak lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa (DD).

Hal ini mengemuka dalam giat yang berlangsung di Pendopo Kabupaten terkait peran DPR dan BPK dalam akuntabilitas pengelolaan DD.

Bupati Demak dr Eistianah menyampaikan, para kepala desa (kades) diharapkan bisa memahami terkait pengelolaan dana desa agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran.

Advertisement

"Perlu diketahui, bahwa penggunaan dana desa saat pandemi covid-19 dan sekarang yang sudah tidak covid berbeda,"kata bupati dihadapan 420 undangan yang terdiri dari kades dan BPD dari 243 desa. Menurut bupati, para kades harus lebjh berhati-hati dalam penggunaannya. DD tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Fathan Subchi mengapresiasi kehadiran para kades dan BPD dalam sosialisasi tersebut.

"Kita berharap, semua bisa memahami bagaimana mengelola keuangan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat,"ujarnya.

Advertisement

Ketua BPK RI, Isma Yatun mengungkapkan, pihaknya menyambut baik terkait usulan agar para kades diberikan bimtek terkait pengelolaan dana desa.

"Jadi, kedepan tentu itu menjadi masukan bagi kami sehingga perlu ada bimtek untuk pak kades semua,"ujarnya.

Dengan adanya bimtek diharapkan para kades bisa memahami betul tentang pengelolaan dana desa. (hib/bas)

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jateng Raih WTP ke-15, Penyelesaian Rekomendasi BPK Tertinggi se-Indonesia

Jateng Raih WTP ke-15, Penyelesaian Rekomendasi BPK Tertinggi se-Indonesia

Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025

RUU Perampasan Aset, Prabowo sudah Oke, DPR yang Bertele-tele

RUU Perampasan Aset, Prabowo sudah Oke, DPR yang Bertele-tele

Presiden Dukung Penuh, RUU Perampasan Aset Kini Menanti Pembahasan di DPR

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer