Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Yayasan Sunan Kalijaga Somasi BPN

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
SEMANGAT: Anak-anak TK adu keterampilan bermain drum band dalam festival drum band di GOR Bahurekso. (DEVI KHOFIFATUR RIZQI/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
SEMANGAT: Anak-anak TK adu keterampilan bermain drum band dalam festival drum band di GOR Bahurekso. (DEVI KHOFIFATUR RIZQI/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, DEMAK - Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Demak akhirnya melakukan somasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

Langkah ini terkait konflik tanah wakaf milik Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu (YSKK) yang digunakan untuk jalan tol Semarang-Demak. Surat somasi disampaikan kuasa hukum YSKK, dari Kantor Law Office Aprilia Supriyanto & Associates. Diterima di bagian pelayanan administrasi BPN Demak.

Surat somasi bernomor 127-K/ADV-AS/XII/2021 dikirimkan lantaran tidak ada kejelasan soal lanjutan tanah wakaf Kadilangu yang dimanfaatkan jalan tol. Padahal, sertifikat tanah wakaf telah diserahkan ke BPN.

Kuasa hukum YSKK Aprilianto mengatakan, sebelum penyerahan sertifikat, kliennya selalu diundang dalam proses pengadaan tanah tol tersebut. Termasuk, saat sosialisasi lahan mana saja yang kena jalan tol. Kebetulan ada 58 bidang tanah milik YSKK dan 4 bidang tanah milik pribadi klien kami.

"Namun, setelah sertifikat itu diserahkan pada 27 Agustus 2021 lalu, saat ini justru tidak ada pembahasan lanjutan lagi,” katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya pihak YSKK telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kantor Pertanahan Demak 11 November 2021. Sebagai upaya meminta kejelasan tindak lanjut penyerahan sertifikat lahan tersebut.

Terkait penyerahan sertifikat tanah wakaf YSKK saat itu disaksikan pihak berwenang. Ada asisten 1 setda Demak, ada pula perwakilan dari Pemprov Jateng dan Forkopimda Demak.

"Itu adalah fakta hukum yang tidak bisa dianggap tidak ada apa apanya,” ujarnya.

Berdasarkan fakta hukum itu, pihaknya memberikan waktu paling lambat 3x24 jam dapat memberikan pertanggungjawaban. Bila tidak ada kejelasan pertanggungjawaban maka mewakili YSKK akan menggunakan hak hukum baik pidana maupun perdata.

"Termasuk langkah hukum lain terkait masalah tersebut,” tambahnya.

Sekretaris pengadaan tanah jalan tol dari Kantor Pertanahan Demak Sujadi mengatakan, pengadaan tanah sifatnya nasional. Tentu, banyak yang mengamati atau melakukan pengamatan jalannya proses pembebasan lahan tol ini. Karena itu, pihaknya melaksanakan sesuai prosedur yang ada dan tetap berhati-hati.

"Terkait dengan tanah wakaf Kadilangu menjadi kewenangan berada di PPK jalan tol dan pihak YSKK," tambahnya. (hib/fth)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rekor Nasional! Jateng Terdepan Lindungi Aset Umat, 73 Persen Tanah Wakaf Sudah Bersertifikat

Rekor Nasional! Jateng Terdepan Lindungi Aset Umat, 73 Persen Tanah Wakaf Sudah Bersertifikat

Sebanyak 73.864 bidang tanah wakaf atau 73 persen dari total aset wakaf di Jateng telah bersertifikat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer