Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Butuh Regulasi Penganggaran Dampak Bencana Alam

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Ketua Komisi C DPRD Demak, Tatiek Soelistijani meninjau rumah korban puting beliung di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
Ketua Komisi C DPRD Demak, Tatiek Soelistijani meninjau rumah korban puting beliung di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Demak - Butuh regulasi penganggaran dampak bencana alam. Jangan sampai dampak bencana meluas akibat anggaran minim. Apalagi birokrasi yang berbelit. Anggaran sulit turun.

Ketua Komisi C DPRD Demak, Tatiek Soelistijani mengatakan, saat ini Pemkab Demak belum memiliki regulasi dukungan penanganan pasca bencana. Kondisi demikian membuat warga kesulitan mendapatkan bantuan fisik yang sifatnya mendesak.  Seperti, membangun rumah maupun tempat usaha yang rusak terdampak banjir maupun puting beliung.

“Untuk bantuan genteng rumah yang terkena angin lesus misalnya, semua rumah korban belum bisa tercover lantaran keterbatasan anggaran,” katanya

Wakil ketua bidang pembangunan manusia dan kebudayaan DPC PDIP Demak ini berharap, penganggaran untuk mengatasi dampak bencana alam harus disinkronkan dengan program pemerintah daerah. “Tentu, program ini akan menyasar wong cilik (rakyat). Sebab, mereka kerap menjadi korban bencana alam,” kata. Dengan demikian, diharapkan setiap ada bencana alam, beban masyarakat dapat terkurangi. (hib/zal)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer