Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Ketua DPRD Demak dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zayinul Fata menyampaikan, agar pihak Disdikbud mengakomodir aduan nasib para PTT tersebut untuk dialihfungsikan menjadi GTT. “Surat penugasan sebagai GTT itu diperlukan dengan harapan para PTT ini bisa mempersiapkan diri mengikuti seleksi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),”katanya. Sebelumnya, para PTT tersebut telah mengadukan masalah itu ke DPRD setempat yang kemudian ditindaklanjuti ke Disdikbud setempat.
“Berdasarkan informasi yang kita terima, proses verifikasi dan validasi alih fungsi PTT ke GTT ini di dapodik (data pokok peserta didik) dibatasi hingga 28 Februari 2021 ini. Sehingga mereka khawatir tidak bisa ikut proses tersebut,”ujar Zayin. Karena itu, kata dia, Disdikbud diminta segera mengeluarkan SK penugasan PTT sebagai GTT sebagaimana harapan para PTT. “Ini penting. Apapun kondisinya, mereka butuh kepastian nasibnya,”kata politisi PKB ini.
Menanggapi hal ini, Kepala Disdikbud Pemkab Demak, Eko Pringgolaksito mengatakan, pihaknya siap menerbitkan SK penugasan PTT menjadi GTT jika memenuhi persyaratan yang ada. Yaitu, syarat dipenuhinya jam mengajar sebagai guru. “Mereka kan statusnya sebagai PTT. Nah, untuk bisa alif fungsi menjadi GTT, maka harus ada jam mengajar di satuan pendidikan tempat mereka berada. Jadi, yang tidak kebagian jam mengajar ya tidak bisa alih fungsi status dari PTT ke GTT,”ujar Eko.
Selain harus menunjukkan surat tugas di satuan pendidikan terkait, ijazah mereka juga harus linear. “Kita sudah lakukan pendataan di desk masing masing korwil. Tidak semua bisa diakomodir karena belum memenuhi syarat tadi. Meski demikian, mereka tidak perlu khawatir. Kita tetap memperhatikan nasib mereka. Yang penting mereka memenuhi syarat dulu baru bisa diproses,”katanya. (hib/svc/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


