Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Tolak Pengisian Jabatan Struktural Pemkab Demak

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Ibnu Fikri/Jawa Pos Radar Semarang
Ibnu Fikri/Jawa Pos Radar Semarang
RADARSEMARANG.ID, Demak - DPRD secara tegas menolak Pemkab Demak yang membuka pengisian lowongan pejabat struktural eselon II. Lelang jabatan yang dilakukan tersebut dinilai berpotensi menganggu netralitas birokrasi dalam pilkada Demak.

Rekruitmen jabatan tersebut untuk pengisian jabatan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet menegaskan, sikap DPRD telah disampaikan ke Bupati Demak HM Natsir. “Sudah kita sampaikan ke bupati langsung. Jangan sampai ada pengisian pejabat dulu. Semua harus menunggu pilkada selesai. Birokrasi harus bisa menjaga netralitasnya dalam pilkada,” ujar Slamet kemarin.

Menurutnya, ada ketentuan yang harus ditaati dalam pengisian jabatan. Dia menambahkan, yang dilihat adalah persoalan netralitas di dalam pilkada Demak. Bupati dan wakil bupati incumbent, kata Slamet, meski tidak mencalonkan diri dalam pilkada, namun netralitasnya dalam pilkada patut dipertanyakan dengan adanya lelang jabatan tersebut.“Pasti berpotensi ada keberpihakan. Ini yang kita khawatirkan. Lebih baik ditunda sampai dengan pilkada selesai,” tegasnya.

Dalam rapat paripurna di DPRD kemarin, Ketua Fraksi PDIP, Busro juga menyampaikan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemkab Demak harus ditunda sampai selesai pilkada Demak 2020. “Hal ini untuk menjaga netralitas saat situasi pilkada selesai,” tandasnya.

Menanggapi penolakan lelang jabatan tersebut, Bupati Demak HM Natsir mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengisi jabatan strategis yang sudah lama kosong.

“Proses open bidding (lelang terbuka) tetap kita lakukan. Tinggal dijadwalkan maju atau mundur. Itu saja. Yang jelas, sangat dibutuhkan untuk kelancaran administrasi. Tidak ada kaitannya dengan pilkada. Kita profesional saja,” katanya. Karena itu, kata bupati, persoalan netralitas dalam pilkada tetap dapat dijaga. (hib/zal/bas)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer