Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangkar menyampaikan, adanya pandemi covid diduga menjadi momentum bagi perusahaan yang mem PHK dan merumahkan buruh. “Ya seperti ada kesempatan sehingga tidak ada perlawanan dari buruh karena memang kondisinya seperti ini (korona),” ujarnya.
Para buruh itu, kata Jangkar, rata rata tidak dapat pesangon. Meski demikian, aliansi buruh tetap berharap pemerintah dapat mencegah perusahaan agar tidak mem PHK kaum buruh karena covid. “Kita juga berharap buruh tetap dapat Tunjangan Hari Raya (THR) 100 persen sesuai PP Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR,” katanya.
Selain itu, Gebrak dalam memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) juga tetap menuntut kenaikan upah bagi kaum buruh sesuai besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sebab, hingga kini diketahui masih ada buruh yang diberikan upah perusahaan tempatnya bekerja dibawah besaran UMK. “Kita juga tetap menolak rencana penerapan peraturan omnibus law yang didalamnya sangat merugikan kaum buruh,” ujar Jangkar.
Status buruh yang semua dianggap sebagai karyawan kontrak atau outsourching juga menjadi persoalan. “Karena itu, kami tolak omnibus law,” katanya.
Meski tidak melakukan aksi dijalan, namun Gebrak tetap mengadakan upaya lain melalui aksi virtual di media sosial (medsos). “Tuntutannya tetap gagalkan omnibus law tersebut,” kata Jangkar.
Kapolres Demak AKBP R Fidelis Purna Timoranto mengatakan, dalam peringatan May Day buruh menjadi perhatian utama. “Kita berikan bantuan 430 bingkisan untuk mereka. Mudah mudahan ini bisa membantu meringankan beban dikala ada korona ini,” ujar Kapolres.
Dirpamobvit Polda Jateng, Kombes Pol Suparyono mengatakan, Polda peduli buruh menyasar para buruh termasuk di Demak. “Dampak covid ini juga dirasakan oleh buruh, utamanya buruh yang dirumahkan,” katanya. (hib/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





