Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Rumah saya berdiri di atas lahan seluas 900 meter persegi. Untuk pembebasan lahan saya telah dilakukan pemerintah ketika masih zaman Orde Baru dulu. Tepatnya pada 1997. Ganti rugi waktu itu masih sangat murah sekali. Dulu, agak dipaksa. Maklum, era Orde Baru. Permeter hanya dihargai Rp 5.700. Sedangkan, secara total saya hanya memperoleh ganti rugi sebesar Rp 7.300.000 kurang Rp 10 ribu,” katanya. Sedangkan, rumahnya yang dibongkar sekarang hanya dibantu sebesar Rp 4 juta.
Suparno sendiri mengaku sedih lantaran pembebasan lahan saat Orde Baru sangat murah sekali. “Kalau tanah yang dibebaskan sekarang nilainya miliaran. Punyaku dulu hanya Rp 7,3 juta untuk 900 meter persegi,” ungkapnya sembari melihat sejumlah warga dan petugas penggarap jalan tol membongkar rumahnya tersebut.
Selain rumah Suparno, rumah warga lainnya yang ikut kena jalan tol di wilayah Dukuh Boyo tersebut adalah rumah milik Rusmanto, Jumiati dan Bu Narno. “Kalau yang lainnya itu saya kurang paham dapat ganti rugi berapa. Kalau untuk pembongkaran rumah ada yang dibantu Rp 20 jutaan. Kalau saya hanya dapat Rp 4 jutaan. Rumah saya dibongkar karena di lokasi sini akan dibuat jembatan ruas jalan tol,” ujar Suparno.
Seperti diketahui, untuk pembangunan jalan tol tersebut, sebelumnya pembebasan lahan sebagian telah dilakukan sejak 1996,1997 dan 1998. Namun, pembebasan lahan waktu itu masih sekitar 42 hektare saja, termasuk yang ada di wilayah Karangsari, Kecamatan Karangtengah tersebut. Kini, wilayah tersebut telah dimulai untuk pengerjaan jalan tol.
Camat Karangtengah Sopyan mengatakan, di wilayahnya ada 7 desa yang dilalui jalan tol. Meliputi Desa Batu, Wonokerto, Kedunguter, Dukun, Karangsari, Pulosari dan Grogol. Untuk sementara yang mulai diuruk lahan tol yang ada di Desa Karangsari tersebut. Sebab, pembebasan lahannya sudah lama.
“Dulu, yang tanahnya dibebaskan pemerintah juga sudah membuat surat pernyataan. Jadi, sekarang tinggal membangun jalan tolnya,”ujar Camat Sopyan kemarin.
Menurutnya, pembebasan tanah saat 1997 tetap disesuaikan dengan nilai tanah ketika itu. Dengan demikian, penerima ganti rugi tetap diuntungkan dari sisi harga tanahnya. (hib/zal/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





