Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demikian disampaikan warga saat unjukrasa di Balai Desa Sidogemah kemarin. Berbagai spanduk diusung warga sebagai wujud aspirasi. Antara lain, berisi “Pak Presiden Jokowi rakyat kecil menunggu janjimu. Kemudian, warga menerima proyek jalan tol. Tapi, kami butuh kejelasan. Mafia tanah lebih kejam daripada teroris. Aku gelem pindah bareng bareng nek wis bayaran dan lainnya”.
Selain berdemonstrasi dihalaman balai desa, warga lainnya juga melakukan audiensi dengan pihak terkait didalam ruang balai desa setempat. Perwakilan warga, Mukrimin mengatakan, warga ingin mendapatkan transparansi atas ganti untung atas pembebasan lahan jalan tol.
“Perlu kami sampaikan, bahwa warga tidak menolak adanya pembangunan tol di Sidogemah. Tapi, ganti untung yang diberikan ternyata tidak bisa digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah. Kami ingin dimanusiakan dan kami juga patuh aturan. Maka, jangan sampai diperlakukan seperti ini. Kami berharap pembayaran dapat dilakukan serentak,” katanya.
Menurutnya, sekitar 70 persen warga Sidogemah yang terdampak tol belum dapat ganti rugi. Padahal proyek sudah masuk dan warga dirugikan baik dengan kesibukan maupun masalah lain.
“Selama ini kami merasa di permainkan. Tidak ada pihak yang mau membantu memberikan jawaban atau menyelesaikan. Apa yang kami lakukan adalah reaksi atas proyek yang masuk,” katanya.
Warga lainnya, Agus Budiono menambahkan, harga yang diputuskan oleh appraisal dilakukan secara sepihak. “Untuk tahap ketiga, penentuan ganti rugi sebaiknya dilakukan secara musyawarah agar tidak dirugikan. Warga berharap dapat menentukan harga sesuai dengan hati nurani masing-masing. Rincian ganti rugi kami harap dapat diberikan agar ada kejelasan,” katanya.
Sekretaris Kantor Pertanahan Demak, Supriyono menyampaikan, bahwa pencairan pembayaran akan dilakukan secara langsung dan harus divalidasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan obyek bidang tanah dan pemilik, maupun penilaian appraisal.
“Kami sudah memberikan data ke BPKP. Yang lolos baru tahap 1 dan tahap 2. Kondisi ini menyebabkan pencairan tidak serentak dan lahan yang dibayar loncat-loncat. Keterlambatan itu bisa terjadi karena perbedaan nama KTP dengan sertifikat maupun masalah administrasi lain,” ujarnya.
Dia menambahkan, masalah Ketersediaan anggaran sudah ditanyakan ke pemerintah. Karena itu, pencairan tergantung kesiapan anggaran pemerintah. Menurutnya, anggaran yang sudah terserap Rp 97 miliar pada akhir 2019. Sedangkan, untuk pembayaran tahap ketiga, pihaknya masih mendorong dan berharap warga dapat melengkapi semua data yang dibutuhkan.
Menurutnya, setiap kerugian yang timbul dalam pengadaan lahan tol akan diganti pemerintah. Penggantian fisik dan non fisik akan disampaikan oleh aprisal karena yang memiliki kewenangan adalah aprisal. Karena itu, kata dia, apabila warga merasa tidak puas atau tidak setuju, masih ada ruang keberatan dengan mengajukan keberatan tertulis maksimal 2 minggu ke Pengadilan Negeri (PN) Demak. Sebab, dalam UU pengadaan tanah sudah diatur mekanisme keberatan. Jika keberatan dengan putusan PN, maka dapat melalui kasasi. “Jadi tidak ada putusan sepihak,” katanya.
Supriyono mengatakan, semua informasi terkait pengadaan tanah bersumber pada Kantor Pertanahan atau BPN. Sedangkan, dalam pembahasan ganti rugi sifatnya rahasia. Setelah verifikasi ganti rugi dilakukan, maka sifatnya sudah menjadi hak publik. Menurutnya, untuk appraisal sudah gunakan sistem baru sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 . Karena itu, tidak lagi gunakan sistem zonasi sebagaimana diatur UU lama.
“BPN (Kantor Pertanahan) akan mengumpulkan dan menawarkan ganti rugi. Apa yang disepakati tersebut akan dibuatkan berita acara. Ini aturan lama. Sedangkan, UU baru tidak mengatur zonaisasi karena dianggap tidak ada keadilan, dan UU baru menilai harga lahan berdasarkan bidang. Jadi, yang dinilai tidak hanya bangunan saja, namun juga tanaman dan lainnya. Ini lebih adil,”kata dia. Dalam catatannya, terdapat 379 bidang yang belum dibayarkan. “Nilai ganti rugi yang diberikan merupakan nilai tertinggi. Adapun, anggaran yang disiapkan Rp 300 miliar,”kata dia.
Sementara itu, Soni Widi Nugroho dari Kementerian PUPR mengatakan, prioritas pembayaran yang dilakukan adalah fokus dulu di Desa Sidogemah. Sebab, desa tersebut merupakan pemukiman warga yang paling banyak lahan dibebaskan. Karena itu, yang belum terbayar di tahap 1 dan 2 akan diselesaikan pada pembayaran tahap 3.
“Kami akan menggunakan dana talangan untuk percepatan pembayaran tahap 3 dan dengan begitu hak-hak warga dapat dipenuhi. Pembayaran akan dilakukan pada Maret 2020,” katanya. Meski demikian, pembayaran dapat dilalukan jika seluruh dokumen dapat dilengkapi. (hib/ap)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





